SOFIFI, HN — Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengeluhkan lemahnya jaringan server yang selama ini menjadi tulang punggung sistem data pemerintahan. Kondisi ini dinilai menghambat kinerja, terutama dalam hal penginputan dan pelaporan data secara digital.
Keluhan ini salah satunya disampaikan oleh perwakilan OPD yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku, selama ini proses kerja kerap terhambat akibat server induk Pemprov yang sering mengalami gangguan.
“Iya benar, kami juga mengalami kendala keterlambatan akses data, laporan, dan sebagainya. Server utama yang menopang seluruh kerja OPD justru sering tidak berfungsi dengan baik,” ujarnya saat dikonfirmasi via sambungan seluler, Rabu (25/6/2025).
Persoalan yang sama turut disinggung Asisten I Biro Pemerintahan, Kesra, dan Hukum Setda Maluku Utara, Kadri Laetje. Dalam sebuah rapat bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan), Kadri menekankan pentingnya peran Diskominfosan sebagai penyedia infrastruktur teknologi informasi pemerintahan.
Menurutnya, dengan posisi strategis itu, Diskominfosan seharusnya mengutamakan transparansi, regulasi yang tepat, serta akuntabilitas dalam seluruh proses penyediaan infrastruktur.
“Server utama ini menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kelancaran kerja seluruh OPD. Jika terganggu, maka dampaknya dirasakan secara menyeluruh,” tegas Kadri.
Diketahui, pengadaan server dan pengelolaan website di bawah Diskominfosan telah menyedot anggaran lebih dari Rp1 miliar. Namun, dengan kinerja server yang dinilai belum optimal, muncul pertanyaan soal efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfosan belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan ini. (yUn)
