SOFIFI, HN– Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bergerak cepat mengisi kekosongan kepemimpinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya dengan menunjuk Kadri La Etje sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.3/SP-MU/053/V/2026 yang ditandatangani pada 29 Mei 2026 dan mulai berlaku efektif pada 2 Juni 2026.
Saat ini, Kadri masih menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Ia dinilai memiliki pengalaman birokrasi serta kompetensi yang relevan untuk memimpin sementara DKP Malut.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, membenarkan penunjukan tersebut. Menurutnya, keputusan gubernur didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja hingga rekam jejak selama bertugas di lingkungan pemerintahan.
“Penunjukan Plt tentu melalui berbagai pertimbangan. Selain latar belakang pendidikan, pengalaman dan rekam jejak juga menjadi faktor penting. Pak Kadri memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujar Zulkifli.
Selain Kadri, Gubernur Sherly juga menunjuk Anwar M. Nur sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.
Anwar diketahui merupakan alumnus Program Studi Agronomi Universitas Khairun Ternate dan meraih gelar Magister Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Karier birokrasinya dimulai sejak 2001 dan telah menempati sejumlah jabatan strategis di sektor pertanian.
Ia pernah memimpin Balai Benih Pertanian serta menjabat Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sebelum dipercaya memimpin sementara Dinas Pertanian.
Zulkifli menjelaskan, langkah penyegaran di tubuh OPD tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja sektor-sektor strategis, khususnya perikanan dan pertanian.
“Kedua sektor ini memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan menjadi bagian dari program prioritas gubernur dan wakil gubernur. Karena itu, diperlukan figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memastikan program berjalan optimal,” katanya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap penunjukan kedua pejabat tersebut dapat memperkuat koordinasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan di sektor perikanan maupun pertanian yang menjadi andalan daerah. (yun)
