HALTENG, HN — Persoalan kelangkaan BBM subsidi di Kabupaten Halmahera Tengah kembali menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut turut mendapat sorotan dari DPD Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Halteng yang meminta adanya evaluasi terhadap sistem distribusi BBM subsidi di daerah itu.
Ketua DPD LPP Tipikor Halteng, Fandi Rizky, menilai perlu ada langkah pengawasan yang lebih maksimal agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan antrean panjang di masyarakat.
Sorotan itu muncul setelah adanya pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Halmahera Tengah bersama Organda, pihak SPBU, dan Bagian ESDA Setda Halteng terkait kuota distribusi BBM subsidi tahun 2026.
Dalam forum tersebut terungkap perbedaan alokasi kuota BBM subsidi antara SPBU di Kota Weda dan Pulau Gebe. Kondisi itu memunculkan berbagai masukan dari sejumlah pihak agar pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi distribusi secara menyeluruh.
“Harapannya distribusi BBM subsidi bisa lebih merata dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Fandi di Weda, Kamis (28/5) lalu.
Ia juga berharap seluruh pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU dapat bersama-sama meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Sementara itu, DPRD Halmahera Tengah turut meminta adanya pembenahan sistem distribusi serta evaluasi terhadap pengelolaan data penyaluran BBM subsidi di wilayah tersebut.
Kelangkaan BBM subsidi sendiri belakangan dikeluhkan masyarakat dan sopir angkutan umum karena sering memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Weda. (yUn)
