SUMSEL, HN – Kepengurusan Ikatan Wartawan Online (IWO) di Sumatera Selatan resmi dilantik secara kolektif, Jumat (17/4). Pelantikan tersebut meliputi Pengurus Wilayah (PW) Sumsel dan lima Pengurus Daerah (PD) se-Sumsel dalam seremoni yang berlangsung di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin (Muba).
Acara ini dihadiri Bupati Muba Toha Tohet, unsur Forkopimda, Sekda, perwakilan Gubernur Sumsel, serta tamu undangan dari sejumlah daerah.
Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar, penandatanganan berita acara, penyerahan SK, hingga pemberian pataka kepada masing-masing ketua. Adapun kepengurusan yang dilantik meliputi PW Sumsel serta PD Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Lahat, OKU Timur, dan Lubuk Linggau.
Ketua Umum IWO, Teuku Yudhistira Adi Nugraha, menegaskan bahwa pelantikan ini menunjukkan eksistensi organisasi yang terus berkembang di tengah berbagai dinamika.
“Meski banyak tantangan, IWO tetap berada di jalur yang benar dan terus tumbuh. Saya harap seluruh pengurus tidak terpengaruh polemik dan fokus membesarkan organisasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran IWO dalam melakukan kontrol sosial, khususnya di wilayah Musi Banyuasin yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak.
“Potensi besar di Muba harus diimbangi dengan perhatian terhadap lingkungan. Jangan hanya mengeksploitasi sumber daya, tapi juga menjaga keberlanjutannya. Di sini peran IWO sangat penting sebagai pengontrol,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PD IWO Musi Banyuasin, Sandi Andika, menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya memiliki legitimasi resmi dari organisasi.
“Kami siap menjalankan amanah ini dengan profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab,” katanya.
Dalam sambutannya, Bupati Toha Tohet menyambut baik kehadiran IWO sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan. Kami berharap IWO tetap menjaga independensi dan profesionalisme,” ujarnya.
Ia menambahkan, pers juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan informasi serta berkontribusi secara konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah. (*)
