TERNATE, HN – Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional kembali ditegaskan oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Dr. H. Nurudin, S.Pd.I., M.Si, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara, Jumat (23/05/2025). Bertempat di Aula Raudah Asrama Haji Transit Ternate, kegiatan pembinaan terhadap ASN Kemenag Malut tersebut diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh berbagai unsur pegawai di lingkungan Kemenag.
Dalam arahannya, Karo Ortala menyampaikan pentingnya transformasi budaya kerja di tubuh Kementerian Agama. Ia menekankan bahwa ASN tidak boleh hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, namun juga harus menjadi penggerak utama dalam mendorong perubahan birokrasi ke arah yang lebih modern, responsif, dan berintegritas.
“Kita harus meninggalkan pola lama yang kaku. ASN Kemenag dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu memberikan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Dr. Nurudin juga memperkenalkan delapan program prioritas Kementerian Agama atau yang dikenal sebagai Asta Protas, yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dari tahun 2025 hingga 2029. Delapan fokus tersebut antara lain peningkatan kerukunan, penguatan ekoteologi, layanan keagamaan yang berdampak, pendidikan terintegrasi, pemberdayaan pesantren dan ekonomi umat, pelaksanaan ibadah haji yang sukses, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat eselon III, kepala kantor Kemenag kabupaten/kota, kepala madrasah, kepala KUA, dan segenap ASN termasuk PPPK. Baik peserta luring maupun daring tampak antusias menyimak materi pembinaan yang disampaikan.
Kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara, Drs. H. Amar Manaf, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi atas kunjungan Karo Ortala. Ia menilai kehadiran pimpinan pusat tersebut menjadi momentum penting untuk menyuntikkan semangat baru bagi para ASN di wilayahnya.
“Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang melayani dan berintegritas. Kami berharap seluruh ASN dapat mengimplementasikan arahan ini dalam tugas sehari-hari,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (*)
