HALTENG, HN – Dalam rangka dukung program Pemerintah Pusat “Indonesia Bebas Sampah 2029” mendatang, Bupati Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup kini tengah melakukan pembinaan Kelompok Pengelola Sampah (KOMPAS) di Halmahera Tengah.
Penanganan sampah untuk wilayah Kabupaten Halteng sendiri dari pantauan Media, minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, artinya masyarakat masih lalai dengan membuang sampah sembarangan.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rivani Abdirrazak saat ditemui diruang kerjanya Senin, (06/07) siang menjelaskan, terkait penanganan sampah di Kota Weda bukan sekadar mengambil tumpukkan sampah lalu dibuang ke TPA, tapi bagaimana agar sampah tersebut dikelola dan bernilai ekonomis.
“Kalau bicara soal penanganan sampah, ya bukan sekadar kita ambil sampah lalu buang ketempatnya atau ke TPA, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita bisa melakukan upaya penanganan sampah menjadi sesuatu yang bisa diolah dan bernilai ekonomi”, ungkap Rivani.
Masyarakat harus menyadari dengan ikut menjaga lingkungan. Sebab, sumber masalahnya mulai dari hulu ke hilir artinya sumber sampah dimulai dari sampah rumah tangga. Penanganan sampah bisa melibatkan masyarakat didalam kelompok binaan DLH contohnya Bank Sampah, pungkasnya.
DLH sendiri sudah melaksanakan program pemberdayaan KOMPAS tersebut sejak 2024 lalu dengan melakukan sosialisasi aktif pada masyarakat. Kelompok binaan DLH melalui Bank Sampah salah satunya adalah kelompok TPS3R yang melalukan pemilahan sampah sebelum diolah.
“Sesuai Pergub tahun 2023 lalu, kita di Halteng sudah laksanakan sosualisasi ditahun 2024, dan tahun 2025 kemarin kita sudah jalan dan untuk Halteng sendiri hampir 10 Kecamatan sudah terbentuk KOMPAS”, ungkap Rivani lagi.
Meski program berjalan, namun disisi lain DLH masih mengalami kendala, contohnya penanganan sampah di wilayah Weda Tengah seperti Lukolamo dan Lelilef.
“Kami sudah sering melakukan sosialisasi disana dan menempatkan konteiner sampah dibeberapa titik, namun yang terjadi justeru mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Kondisi psikologis yang dibangun masyarakat disana menjadi problem bagi dinas. Kita butuh armada dan sarana untuk memaksimalkan penanganan tapi ketika warga tidak memiliki kesadaran maka yang terjadi adalah ketimpangan dan perlawanan, program tentu tidak berjalan maksimal”, tuturnya.
Rivani berharap, dengan adanya KOMPAS yang telah berjalan ini dapat memberikan dampak positif ke masyarakat.
“Kita bersama sama dalam mewujudkan program pusat yang didukung oleh bapak bupati, apalagi persoalan sampah bukan mutlak semata tanggungjawab pemerintah saja, melainkan tanggungjawab bersama. Bisa dimulai dari kesadaran perorangan yang mempengaruhi kesadaran kolektif dilingkungan keluarga”, katanya.
Ini bukan sekadar bentuk kelompok tapi sekaligus mengedukasi semua elemen masyarakat bahwa penanganan sampah bisa dimulai dari hal kecil yang berdampak baik terhadap lingkungan sekitar. (yUn)
