JAKARTA – Isu kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengeluarkan peringatan keras terkait potensi dampak negatif dari langkah-langkah yang mungkin diambil oleh presiden terpilih. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Said Didu menyinggung kemungkinan anjloknya kepercayaan investor jika kebijakan yang diambil tidak menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam video berdurasi 46 detik yang diunggah di akun TikTok Akbar Faizal, Said Didu menyebut bahwa pembentukan lembaga baru yang membuka ruang intervensi terhadap sistem pemerintahan dapat berdampak buruk bagi ekonomi nasional.
“Jika ada kebijakan yang memungkinkan intervensi dalam tata kelola pemerintahan, maka kepercayaan publik bisa runtuh,” ujar Said Didu dalam video tersebut.
Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan akan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk konsultan ekonomi internasional yang disebutnya sudah mengamati perkembangan politik dan ekonomi Indonesia.
Investor Bisa Tarik Modal
Menurut Said Didu, jika pemerintah tidak menjaga prinsip tata kelola yang baik, para investor akan kehilangan kepercayaan dan menarik modal mereka dari Indonesia.
“Begitu good governance tidak lagi terjamin, modal asing akan keluar,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa apabila pemimpin negara mengangkat pejabat yang berpotensi mudah diintervensi, maka risiko ketidakstabilan ekonomi akan semakin besar. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi pemicu utama yang berujung pada “titik kiamat ekonomi Indonesia.”
Pernyataan tersebut menuai berbagai respons dari publik dan pengamat ekonomi. Sebagian menilai pernyataan Said Didu sebagai bentuk peringatan dini agar pemerintahan Prabowo lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, ada pula yang menganggapnya sebagai pandangan pesimistis yang terlalu berlebihan. (*)




