Halmaheranews – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada rabu (26/1) melakukan peresmian Teras Malioboro.
Teras Malioboro nantinya menjadi tempat baru bagi pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya menggelar dagangannya di lorong pertokoan di sepanjang jalan Malioboro.
Sebelum melakukan peresemian, Raja Keraton Yogyakarta ini menggelar wilujengan atau syukuran bersama dengan perwakilan PKL dan sejumlah pejabat Forkompimda DIY.
“Saya ingin supaya teman-teman PKL itu pindah di sini dengan pemahaman yang sama, bukan karena fasilitas yang ada di sini sebagai motivasi. Tapi upaya bersama untuk berdagang, tumbuh, dan berkembang,” kata Sri Sultan kepada awak media seusai peresmian.
Gubernur DIY memastikan bahwa pihaknya akan menanggung biaya operasional PKL terdampak relokasi, seperti biaya listrik, pajak, dan air.
Pihaknya juga akan membebaskan biaya retribusi selama satu tahun. Setelahnya, kebijakan relaksasi tersebut akan dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian PKL.
“Tidak hanya PKL, tapi juga kami pun akan menopang, untuk itu tadi saya upayakan didukung oleh APBD kami dalam waktu satu tahun anggaran ini tidak akan menarik pajak apapun kepada para pedagang yang pindah,” ujarnya.
“Nanti kita lihat perkembangannya. Pemda DIY juga tidak memberlakukan retribusi sehingga memberikan ruang kepada para PKL untuk fokus bagaimana bersama kami mempromosikan tempat yang baru menjadi pilihan bagi para wisatawan maupun warga Jogja sendiri,” tambah Sultan.
Lebih lanjut, Sultan juga akan melakukan upaya pengawasan guna mencegah kemunculan pedagang-pedagang baru yang berjualan di selasar Malioboro. Pemilik toko juga dilarang memanfaatkan lorong pertokoan untuk berjualan. Sebab, lokasi itu merupakan ruang publik yang digunakan sebagai trotoar bagi pejalan kaki.
“Tidak boleh lagi ada PKL yang jualan di sepanjang Malioboro. Kalau boleh, nanti kasihan yang pindah,” beber Sultan.
Upaya perbaikan ini dengan harapan dapat memuluskan upaya Pemda DIY untuk menjadikan Sumbu Filosofis sebagai warisan budaya dunia versi UNESCO.
“Bulan Juni tim UNESCO akan datang melakukan verifikasi,” terang Sultan.
Pemda Yogyakarta juga akan segera mendirikan kantor UPT Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta di sisi selatan Teras Malioboro. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi antara pemerintah dan pedagang.
“Kalau ada hal berkaitan dengan penghuni di sini (Teras Malioboro) mudah membangun komunkasinya,” jelasnya.
Sementara itu, di lokasi Teras Malioboro II yang sebelumnya adalah Gedung Dinas Pariwisata DIY, digelar wilujengan dengan pemotongan tumpeng.
Para PKL yang hadir pun menyatakan siap untuk segera pindah, mereka tampak khidmat mengikuti agenda tumpengan, yang juga disertai doa bersama, antara Pemkot, serta PKL.
Sebagai penanda dimulainya proses penataan, perwakilan pedagang menaruh barang dagangan di salah satu lapak yang akan mereka tempati di Teras Malioboro II. (*)
Sumber : Tirbunjogya.com
