Ketua PERHABI Malut, Muhammad Kadafi saat ditemui HALMAHERAnews menjelaskan, ini merupakan salah satu program kerja Perhapi disektor pertambangan khususnya PNBP dan Pajak.

“Untuk sektor pertambangan di Malut sudah mulai tumbuh karena hadirnya beberapa smelter, ini pasca covid tahun lalu hingga 2022. Smelter ini bagaimana bisa mengolah bahan baku dari biji nikel itu sendiri, sehingga kita melihat kewajiban-kewajiban perusahaan tambang dari segi pajaknya dan PNBP nya seperti apa, kira-kira sudah optimal yang digarap pemda atau belum”, ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga digelar diskusi yang melibatkan nara sumber mantan anggota DPD dan juga ketua Partai Hanura Malut, Basri Salama, Ketua BPS Malut, Bidang Sumber Daya Mineral, perwakilan Kementerian ESDM dan Perhadi Pusat.

Dari kesimpulan diskusi yang digelar ini, Kadafi mengatakan bisa ditarik benang merah apa yang dilakukan langkah-langkahnya sehingga kedepan pertumbuhan ekonomi di Malut dari sektor ini bisa tumbuh lebih baik, kata Kadafi.

Ia juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi pasca covid, sesuai informasi resmi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang paling tinggi di Indonesia.

“Dari hasil diskusi ini juga kita berharap bagaimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disektor pertambangan bisa dioptimalkan, karena ini multi efeknya sangat besar, sehingga pemerintah harus bisa optimalkan untuk bagaimana bisa menarik PNBP sama sektor pajak jangan sampai ada yang mempunyai kewajiban suatu perusahaan itu tidak dipungut oleh pemerintah daerah”, pungkasnya.

Selain itu, Direktorat Bidang Batubara Kementerian ESDM, Deni Firmansyah mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini oleh Perhapi Malut, karena ini menyangkut kebijakan. Selama inikan sesuatu terkait kebijakan kan belum tersosialisasi, jadi setelah kegiatan ini, kita harapkan pusat dan daerah memiliki satu frekuensi terkait kebijakan pertambangan”, tuturnya. (yUn)

Artikel Optimalkan Sektor Pertambangan, PERHAPI Malut Gelar Mining Conference and Exchibition pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Kunker tim dengan beberapa Organinsasi Perangkat Daerah (OPD) ke Provinsi Sultra dipimpin langsung sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir yang merupakan tindaklanjut atas arahan Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanyakan mengenai bagaimana pengelolaan pertambangan yang baik.

Presiden Jokowi kemudian merespon pertanyaan Gubernur tersebut dengan menyarankan agar Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sultra untuk mempelajari banyak hal di sana.

Sekretaris Daerah, Samsuddin Abdul Kadir menjelaskan, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sultra memiliki karekteristik yang sama yakni sama-sama sebagai daerah kepulauan dan juga punya potensi sumber daya alam yang sama, yaitu pertambangan.

Menurut Sekprov Provinsi Sultra ini sudah cukup pengalaman berkecimpung dengan pertambangan besar. Olehnya itu, sebagai daerah penghasil tambang tentu masyarakat sangat memgharapkan apa yang kita dapatkan.

Diirinya mengatakan, kemampuan Sulawesi Tenggara yang telah mendirikan BUMD dinilai sebagai langkah perubahan memajukan daerah.

Itu sebabnya, pihaknya sangat tertarik sehingga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sultra agar dapat memperoleh informasi terutama bagaimana proses pendirian sampai dengan proses KSO yang sudah dilaksankan di Sulawesi Tenggara ini.

“Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi kami untuk diterapkan di Maluku Utara. harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Plh Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio menyampaikan terima kasih kepada Pemda Malut yang telah berkunjung di Sultra. Saat ini Pengelolaan pertambangan di Sultra bisa dikatakan berhasil

“Terkait dengan investasi pertambangan secara nasional, kita sudah berada pada 10 besar, saya kira ini tempat yang tepat untuk kita sama-sama belajar”. Pungkasnya.

Rapat pertemuan yang dipimpin Sekda Malut, Plh Sekda Sultra dan Asisten II gubernur Sultra menghasilkan kesimpulan pada beberapa hal yang nantinya akan didalami untuk diterapkan di Maluku Utara.

Pertama, BUMD sudah harus memiliki KSO dengan pihak pertambangan. Kedua, BUMD harus memperluas ladang usaha dengan memperbanyak menjalin mitra bisinis. Ketiga, terkait Penarikan pajak kendaraan berbasis online sebagaimana yang telah digunakan provinsi Sultra.

Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Investasi yang dilakukan Dinas PTSP agar izin pertambangan semakin cepat dan mudah dan juga aspek-aspek yang lain semisal kehutanan dan DLH yang nantinya dilanjutkan pembahasannya secara teknis dengan dinas terkait serta regulasi yang bakal disusun upaya memajukan BUMD agar percepatan perekonomian tumbuh. (Red)

Artikel Sekprov Pimpin Kunker ke Provinsi Sultra, Hasilnya Akan Diterapkan di Maluku Utara pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.