HALMAHERAnews – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Maluku Utara Sabtu, (03/09) pagi gelar kegiatan Mining Conference and Exchibition yang bertemakan Kebijakan Pertambangan dan Kontribusi Ekonomi Maluku Utara dari Sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba yang dipusatkan di Ballroom Sahid Bella Hotel Ternate.
Ketua PERHABI Malut, Muhammad Kadafi saat ditemui HALMAHERAnews menjelaskan, ini merupakan salah satu program kerja Perhapi disektor pertambangan khususnya PNBP dan Pajak.
“Untuk sektor pertambangan di Malut sudah mulai tumbuh karena hadirnya beberapa smelter, ini pasca covid tahun lalu hingga 2022. Smelter ini bagaimana bisa mengolah bahan baku dari biji nikel itu sendiri, sehingga kita melihat kewajiban-kewajiban perusahaan tambang dari segi pajaknya dan PNBP nya seperti apa, kira-kira sudah optimal yang digarap pemda atau belum”, ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga digelar diskusi yang melibatkan nara sumber mantan anggota DPD dan juga ketua Partai Hanura Malut, Basri Salama, Ketua BPS Malut, Bidang Sumber Daya Mineral, perwakilan Kementerian ESDM dan Perhadi Pusat.
Dari kesimpulan diskusi yang digelar ini, Kadafi mengatakan bisa ditarik benang merah apa yang dilakukan langkah-langkahnya sehingga kedepan pertumbuhan ekonomi di Malut dari sektor ini bisa tumbuh lebih baik, kata Kadafi.
Ia juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi pasca covid, sesuai informasi resmi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang paling tinggi di Indonesia.
“Dari hasil diskusi ini juga kita berharap bagaimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disektor pertambangan bisa dioptimalkan, karena ini multi efeknya sangat besar, sehingga pemerintah harus bisa optimalkan untuk bagaimana bisa menarik PNBP sama sektor pajak jangan sampai ada yang mempunyai kewajiban suatu perusahaan itu tidak dipungut oleh pemerintah daerah”, pungkasnya.
Selain itu, Direktorat Bidang Batubara Kementerian ESDM, Deni Firmansyah mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini oleh Perhapi Malut, karena ini menyangkut kebijakan. Selama inikan sesuatu terkait kebijakan kan belum tersosialisasi, jadi setelah kegiatan ini, kita harapkan pusat dan daerah memiliki satu frekuensi terkait kebijakan pertambangan”, tuturnya. (yUn)
