Untuk Kota Ternate sendiri rekruitment KPPS oleh PPS tingkat kelurahan telah dilaksanakan, salah satunya Kelurahan Maliaro Kota Ternate Tengah. Dengan 20 TPS yang tersebar di wilayah ini, PPS merekruit tenaga sebanyak 140 orang.

Rekruitment KPPS sendiri telah dibuka sejak 11 Desember dan ditutup pada 20 Desember lalu. Ini diungkap Ketua PPS Kelurahan Maliaro, Suciwati  pada Jumat, (29/12) di ruang kerjanya.

“Untuk Maliaro sendiri kita sudah rekrut 140 orang tenaga kpps. Rekruitment dibuka secara umum itu tanggal 11 dan berakhir 20 desember lalu. Alhamdulillah banyak yang berminat namun yang lolos berkas hanya 140 orang, dan sebelumnya ada tiga nama yang mengundurkan diri karena telah bekerja diluar daerah dan kami PPS langsung mengganti kekosongan dengan penunjukkan langsung sehingga angka 140 menjadi genap”, terangnya.

Lanjutnya, untuk syarat menjadi KPPS sendiri kata Suci, hanya melampirkan KTP, Surat Keterangan Kesehatan atau Sehat Jasmani Rohani yang dilengkapi dengan keterangan pemeriksaan gula darah kolesterol dan pengisian formulir.

“Saat ini semua tenaga KPPS sudah memenuhi persyaratan dan sudah dibagi posisi, dari 20 TPS yang ada masing-masing ditempati 7 orang. Untuk jumlah 140 orang ini terdiri dari laki-laki 58 dan perempuan 81 orang”, tambahnya.

Petugas KPPS keseluruhan ini nantinya akan dibekali dengan materi terkait pemilu dan tugas mereka di lapangan oleh KPU, namun sebelumnya KPPS ini akan dilantik pada 25 Januari 2024 mendatang. Suci berharap setelah dilantik nanti, anggota KPPS ini dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai aturan dan amanah serta jujur.

KPPS sendiri merupakan kelompok yang tergabung dalam badan ad hoc penyelenggara pemilu yang tugasnya adalah mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih dengan hak pilihnya serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas, dan ketentuan lainnya adalah rekruitment anggota KPPS harus memenuhi unsur keterwakilan 30 persen perempuan.

Rekruitment anggota KPPS sendiri sesuai Peraturan KPU No. 08 Tahun 2022 Pasal 30 ayat (3), KPPS memiliki tiga kewenangan utama yaitu :
1. Bertanggungjawab untuk membuka dan menutup TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Mencetak surat suara dan formulir di TPS sesuai dengan kebutuhan, dan
3. Memberikan surat suara dan formulir kepada pemilih yang memenuhi syarat. (yUn)

Artikel Pemilu 2024 Tersisa Dua Bulan, Kuota Petugas KPPS Di Kelurahan Ini Terpenuhi pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Polarisasi politik dimaksud seringkali dipicu oleh informasi-informasi yang tidak benar dan beredar di tengah masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seakan-akan informasi tersebut adalah karya jurnalistik, namun sesungguhnya bukan.

Potensi polarisasi dan upaya mitigasi menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra, Selasa siang (21/6). Pertemuan dilakukan di ruang kerja Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Seperi dilansir rmol.id

Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, anggota Dewan Pers Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, dan Sapto Anggoro.

Dalam pertemuan, Dewan Pers dan Mabes Polri sepakat untuk menyusun sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi payung kerjasama di antara kedua lembaga seperti pertukaran informasi, sosialisasi dan edukasi mencegah polarisasi saat pemilu.

“Dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan, terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa,” ujar Kapolri sambil menambahkan bahwa polarisasi tersebut seringkali dipicu oleh penggunaan politik identitas.

“Ke depan tantangan kita akan semakin besar. Kita butuh mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita,” ujar Sigit.

Sigit menambahkan, kerjasama yang lebih intens sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.

“Kerjasama ini penting karena kita sama-sama selalu berada di lapangan, bersama baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita,” demikian Kapolri dalam jumpa pers usai pertemuan.

Sementara Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mengatakan Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama untuk menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial.

“Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi,” ujar mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini.

Azyumardi juga berharap terjadi peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

Kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi. Bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya,” demikian Ketua Dewan Pers.(bib)

Artikel Dewan Pers dan Mabes Polri Sepakat Cegah Polarisasi Pada Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

“Durasi masa kampanye juga sudah ditetapkan dan disepakati bahwa akan dilaksanakan selama 75 hari,” kata Ketua DPR Puan Maharani usai bertemu KPU RI, Selasa Malam (7/6/2022).

Puan memastikan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati yakni pada 14 Februari 2024.

“Tahapan pemilu akan dimulai insya Allah sesuai jadwal, tanggal 14 Juni tahun 2022,” ujar Puan.

“Waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu akan ditetapkan pada 2 Agustus tahun 2022, dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan ditetapkan pada Desember tahun 2022,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyebut alasan mengenai pemangkasan durasi masa kampanye. Menurut dia, saat ini kampanye juga sudah bisa dilakukan dengan banyak metode.

“Sebenarnya dari awal sudah kami sepakati semua, pemerintah, Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu, di era-era sekarang ini sudah mulai harus berubah metodenya, karena penggunaan teknologi informasi,” ujar Doli.

Selain itu, Doli menyebut durasi kampanye yang terlalu lama akan membuat polarisasi antar masyarakat semakin besar, hal itu berkaca dari Pemilu 2019.

“Kita berpengalaman 2019 yang memungkinkan terjadinya polarisasi terlalu dalam itu kalau memang ada pertemuan-pertemuan yang panjang, apa lagi pertemuan fisik karena itu masa kampanye itu harus dipersingkat,” pungkasnya.(byb)

Artikel Disepakati Masa Kampanye Pemilu 2024, Selama 75 Hari pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.