Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, turut menyatakan penolakannya secara terbuka. Bersama Sultan Tidore, Husain Alting Sjah, ia hadir dalam pertemuan resmi di Keraton Kesultanan Tidore pada Kamis (17/07) pagi. Dalam pertemuan itu, seluruh jajaran ASN Pemkot Tikep juga menyampaikan langsung sikap mereka kepada Sultan sebagai bentuk penegasan dukungan pada keutuhan wilayah administratif saat ini.

Namun, dukungan Muhammad Sinen terhadap penolakan DOB Sofifi ternyata menuai sorotan tajam. Sebab, publik kembali menggali pernyataan sang Wali Kota saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu, di mana ia sempat menyatakan dukungan terhadap rencana pemekaran Sofifi menjadi daerah otonom baru.

Ketidakkonsistenan sikap inilah yang kemudian menjadi sorotan para netizen. Jejak digital yang beredar menunjukkan pernyataan yang bertolak belakang antara masa kampanye dan sikapnya saat ini. Tak sedikit yang menuding Muhammad Sinen bersikap “cuci tangan”, atau berupaya menghindari tanggung jawab dari sikapnya terdahulu.

“Waktu butuh suara, dukung DOB. Sekarang sudah menjabat, malah tolak. Ini contoh nyata pemimpin tidak konsisten,” tulis seorang warganet di media sosial.

Warganet lainnya menyebut bahwa sikap Muhammad Sinen menunjukkan tanda-tanda pragmatisme politik yang hanya mementingkan posisi kekuasaan tanpa memperhitungkan komitmen terhadap janji publik.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wali Kota atas tudingan publik soal perubahan sikapnya. Namun, narasi ketidakjelasan arah dukungan terhadap DOB Sofifi dari elit-elit daerah diperkirakan akan terus bergulir dan menjadi topik panas di panggung politik Maluku Utara. (yUn)

Artikel Muhammad Sinen Dicap “Cuci Tangan” soal DOB Sofifi, Netizen Soroti Ketidakkonsistenan Sikap pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Saifuddin Djuba mengatakan bahwa dari semua yang telah disampaikan oleh balai, polda dan lainnya yang terpenting adalah penyediaan sarana air bersih untuk menunjang aktifitas di ibukota Sofifi.

“Sebenarnya saya berencana mau surati teman-teman balai untuk sinkronisasi program kerja setelah kita tadi telah tinjau lokasi bandara. Paling penting dan utama kita targetkan yakni kebutuhan air bersih, target kita yang utama karena kita lihat kebutuhan untuk jangka panjang maka harus ada upaya perbaikan, dan tadi sudah dijelaskan juga akan ada perubahan pembangunan drainase di daerah selatan Bandara Loleo.

Soal perumahan dinas dan kantor seperti Polda, menurut Saifuddin gedung polda merupakan aset mereka sehingga harus ada kejelasan pendanaannya.

“Untuk gedung polda dan perumahan dalam hal rehab ringan nanti mungkin kita akan menggunakan pola anggaran dana hibah, kita sudah bicara dengan Kaban dan itu sudah dianggarkan namun angkanya berapa saya belum tahu”, jelasnya.

Terkait dengan pembangunan jalan Ibukota Sofifi, menurut Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) ,Herdianto Arifin, diawal pembangunan Sofifi ini kita diminta pelebaran jalan menuju Bandara Kao 100 KM.

“Dalam perkembangan diskusi berubah arahnya lokasi bandara ke Loleo, kita sudah tinjau lokasinya tadi pagi dan sudah kita pelajari yang perlu dilebarkan jalan yakni dari kantor Gubernur sampai ke Bandara Loleo, itu yang dirasa perlu”, ujarnya.

Herdianto juga tambahkan, lahan yang ada semakin sempit jadi perlu ada penetrasi dengan memanfaatkan jalan dua jalur yaitu dari Oba Tengah menuju Kusu dan ini kita sudah diskusikan bersama, dan ternyata usulan ini sudah direncanakan oleh pemprov, dan itu kita akan fokuskan agar lebih cepat pembangunan kota Sofifi karena masuk jalur jalan nasional, jelasnya.

Untuk tahun ini sampai tahun depan kita belum bisa lakukan pelebaran jalan menuju Loleo selama 25 km itu karena ada dua jalur maka butuh banyak anggaran untuk perbaikan. Butuh sekitar 80 Miliar penanganan jalur tersebut.

“Dengan adanya dana alokasi BPJN tentunya tidak memadai, jadi kita berharap ada dana tambahan sehingga bisa cepat pembangunannya dan kita juga bisa cepat pindah ke Sofifi. Kami juga sebagai ASN punya kesadaran, aturan yang harus kita penuhi, kita harus bersedia selama pemerintah menyediakan infrastruktur”, tuturnya.

Sementara dari keterangan Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bappeda Malut, Muhammad Ikhwan menguraikan, rapat ini merupakan tindaklanjut dari rapat sebelumnya bersama Menko Marvest.

“Rapat terakhir kemarin bersama dengan Marvest, tindaklanjut usulan Pemprov terkait kawasan khusus yang setahun tidak ada progres sehingga Menko Marvest dalam hal ini menjadi leading terhadap opsi usulan Perpres sebelumnya bahwa tidak ada lagi legal standing terkait pembangunan Sofifi namun yang dibutuhkan adalah akselerasi yang menjadi infonya adalah UU No.46 Tahin 1999 “, ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan Polda sendiri belum bisa memberikan keterangan karena yang bersangkutan dalam hal ini Kapolda belum bisa hadir. Namun pada prinsipnya Polda Malut dan jajarannya siap menempati dan menghuni di Sofifi, jika semua sarana prasarana khususnya gedung Polda dan perumahan sudah siap begitupun pelayanan publik sebab itu adalah perintah Menko Marvest agar segera alihkan aktifitas pelayanan di kota Sofifi untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur Ibukota. (yUn)

Artikel Dorong Percepatan Infrastruktur Kota Sofifi, PUPR Siap Dukung Sarana Air Bersih pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.