Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, turut menyatakan penolakannya secara terbuka. Bersama Sultan Tidore, Husain Alting Sjah, ia hadir dalam pertemuan resmi di Keraton Kesultanan Tidore pada Kamis (17/07) pagi. Dalam pertemuan itu, seluruh jajaran ASN Pemkot Tikep juga menyampaikan langsung sikap mereka kepada Sultan sebagai bentuk penegasan dukungan pada keutuhan wilayah administratif saat ini.

Namun, dukungan Muhammad Sinen terhadap penolakan DOB Sofifi ternyata menuai sorotan tajam. Sebab, publik kembali menggali pernyataan sang Wali Kota saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu, di mana ia sempat menyatakan dukungan terhadap rencana pemekaran Sofifi menjadi daerah otonom baru.

Ketidakkonsistenan sikap inilah yang kemudian menjadi sorotan para netizen. Jejak digital yang beredar menunjukkan pernyataan yang bertolak belakang antara masa kampanye dan sikapnya saat ini. Tak sedikit yang menuding Muhammad Sinen bersikap “cuci tangan”, atau berupaya menghindari tanggung jawab dari sikapnya terdahulu.

“Waktu butuh suara, dukung DOB. Sekarang sudah menjabat, malah tolak. Ini contoh nyata pemimpin tidak konsisten,” tulis seorang warganet di media sosial.

Warganet lainnya menyebut bahwa sikap Muhammad Sinen menunjukkan tanda-tanda pragmatisme politik yang hanya mementingkan posisi kekuasaan tanpa memperhitungkan komitmen terhadap janji publik.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wali Kota atas tudingan publik soal perubahan sikapnya. Namun, narasi ketidakjelasan arah dukungan terhadap DOB Sofifi dari elit-elit daerah diperkirakan akan terus bergulir dan menjadi topik panas di panggung politik Maluku Utara. (yUn)

Artikel Muhammad Sinen Dicap “Cuci Tangan” soal DOB Sofifi, Netizen Soroti Ketidakkonsistenan Sikap pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Helmi menyampaikan bahwa dari total 341 usulan DOB yang diterima Kementerian Dalam Negeri, hanya 36 yang diusulkan menjadi kota baru—dan Kota Bacan belum termasuk dalam daftar tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Halsel.

“Bacan memang belum masuk dalam daftar 36 usulan kota baru. Namun, secara dokumen dan proses administratif, kami sudah sangat siap sejak 2011,” ujar Helmi.

Ia menambahkan, Pemkab Halsel telah menyusun naskah akademik bersama tim ahli dari Universitas Indonesia untuk memperkuat argumentasi usulan DOB tersebut. Bahkan dokumen-dokumen pendukung telah dibahas di tingkat paripurna kabupaten, provinsi, hingga diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.

Moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 menjadi salah satu kendala utama. Namun demikian, dengan adanya sinyal pembukaan moratorium terbatas, Pemkab Halsel berencana kembali mendorong usulan pemekaran tiga wilayah tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komite Perjuangan DOB, Husen Said, menyambut baik komitmen Pemkab Halsel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengawal proses politik dan administratif pemekaran wilayah.

“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar menindaklanjuti ini secara serius. Semua syarat teknis dan kajian sudah lengkap sejak lama, tinggal bagaimana kita mendorong agar pusat memberikan perhatian,” tegas Husen.

Upaya ini dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Halmahera Selatan yang sangat luas secara geografis.(*)

Artikel Pemkab Halsel Siap Kawal Usulan DOB Kota Bacan, Obi, dan Gane pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Rencana ini mencakup pemisahan wilayah dari kabupaten dan kota yang sudah ada, dengan harapan dapat memberikan akses layanan publik yang lebih dekat dan efisien bagi masyarakat. Meski demikian, wacana ini memunculkan berbagai tantangan, termasuk kesiapan infrastruktur dan alokasi anggaran.

Berikut Daftar 12 Calon DOB Maluku Utara

1. Kabupaten Galela Loloda
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara, dengan ibu kota di Kecamatan Galela. Luas wilayah 888 km², penduduk sekitar 57.000 jiwa.
2. Kabupaten Kaoraya
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara, ibu kota di Kecamatan Kao. Luas wilayah 16.667 km², penduduk sekitar 55.000 jiwa.
3. Kota Sofifi
Pemekaran dari Kota Tidore Kepulauan. Sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi memiliki luas 332 km² dan penduduk sekitar 21.000 jiwa.
4. Kabupaten Wasile
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur, dengan ibu kota di Kecamatan Wasile. Luas wilayah 2.854 km², penduduk sekitar 50.000 jiwa.
5. Kabupaten Patani Gebe Kepulauan
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah, dengan luas wilayah 908 km² dan penduduk 27.000 jiwa
6. Kabupaten Makian Kayoa
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 271 km², penduduk 35.000 jiwa.
7. Kabupaten Kasiruta Mandioli
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 812 km², penduduk 30.000 jiwa.
8. Kota Bacan
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 1.981 km², penduduk 88.000 jiwa.
9. Kabupaten Ganer Raya
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 2.518 km², penduduk 42.000 jiwa.
10. Kabupaten Kepulauan Obi
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 348 km², penduduk 53.000 jiwa.
11. Kabupaten Mangoli Raya
Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula, luas wilayah 3.624 km², penduduk 41.000 jiwa.
12. Kota Sanana
Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula, luas wilayah 467 km², penduduk 41.000 jiwa.

Potensi dan Tantangan Pemekaran
Pemekaran ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah yang selama ini minim perhatian. Banyak calon DOB memiliki potensi besar, seperti kekayaan sumber daya alam di sektor perikanan, tambang, dan pertanian.
Namun, tantangan besar masih menghadang, seperti minimnya infrastruktur dasar, terbatasnya alokasi anggaran, dan kapasitas pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan untuk mengelola wilayah baru ini.
“Pemekaran bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan. Namun, kesiapan infrastruktur dan pengelolaan yang matang harus menjadi prioritas utama,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk memastikan proses pemekaran ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan rencana yang matang dan implementasi yang tepat, pemekaran wilayah di Maluku Utara dapat menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. (*)

Artikel Menilik Rencana Pemekaran 12 Kabupaten dan Kota di Maluku Utara pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.