Mahmud hadir didampingi oleh Ketua Divisi Humas dan Komunikasi DPP PJS, Muhammad Yasir, serta Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan DPP PJS, Wina Alfianti. Penyerahan dokumen tersebut turut disertai surat resmi bernomor 13/EKS/PJS/DPP/VII/2025 bertanggal 28 Juli 2025 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers c.q. Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Organisasi.

Adapun dokumen yang diserahkan meliputi salinan akta notaris pendirian organisasi, SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur organisasi DPP PJS, serta Surat Keputusan pembentukan 16 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam keterangannya, Mahmud Marhaba menegaskan bahwa pendaftaran ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 07/Peraturan-DP/V/2008 tentang Standar Organisasi Wartawan. “Kami menyerahkan seluruh proses dan mekanismenya kepada Dewan Pers. Sebagai organisasi yang aktif membina wartawan, kami berharap kontribusi kami dapat dinilai secara objektif,” ujar Mahmud.

Sementara itu, Yogi Hadi Ismanto menyampaikan bahwa setiap organisasi pers berhak mendaftarkan diri sebagai calon konstituen. Ia menyatakan dukungan atas langkah awal PJS, sembari menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan seluruh anggota Dewan Pers.

PJS saat ini tercatat telah hadir di 27 provinsi di Indonesia dan memiliki lebih dari 1.200 wartawan aktif yang tergabung. Dari jumlah tersebut, 164 wartawan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diinisiasi oleh PJS bekerja sama dengan Lembaga UKW di bawah Dewan Pers.

Mahmud menambahkan bahwa PJS berkomitmen membangun jurnalisme profesional di Indonesia dengan terus menyelenggarakan pelatihan dan UKW secara rutin di berbagai daerah. “Kami ingin hadir sebagai organisasi yang memberi ruang pembinaan, bukan sekadar formalitas. Karena itu, kami harap Dewan Pers dapat mempertimbangkan niat dan upaya kami secara menyeluruh,” pungkasnya. (yUn)

Artikel PJS Resmi Daftarkan Diri sebagai Calon Konstituen Dewan Pers 2025 pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

“Medianya abal-abal, penulis abal-abal, terkadang isinya juga abal-abal. Ini yang membuat repot banyak pihak,” ujar Azra dalam siaran pers dewan pers, kamis (23/6/2022).

Dia mengatakan, jurnalisme haruslah berkualitas. Dengan begitu, berita yang disajikan pewarta akan kredibel dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Dia menjelaskan, Dewan Pers tetap dapat bersikap kritis pada pemerintah. “Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra kritis,” imbuhnya.

Selain itu, dia menilai Pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Namun jika dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi masukan.

Kendati demikian, katanya lagi, Dewan Pers tidak mungkin dapat sendirian untuk memberi kritik atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak agar perbaikan kondisi bangsa lebih cepat terlaksana.(bib)

Artikel Dewan Pers : Media Abal-abal Bikin Repot Banyak Pihak pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Polarisasi politik dimaksud seringkali dipicu oleh informasi-informasi yang tidak benar dan beredar di tengah masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seakan-akan informasi tersebut adalah karya jurnalistik, namun sesungguhnya bukan.

Potensi polarisasi dan upaya mitigasi menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra, Selasa siang (21/6). Pertemuan dilakukan di ruang kerja Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Seperi dilansir rmol.id

Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, anggota Dewan Pers Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, dan Sapto Anggoro.

Dalam pertemuan, Dewan Pers dan Mabes Polri sepakat untuk menyusun sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang menjadi payung kerjasama di antara kedua lembaga seperti pertukaran informasi, sosialisasi dan edukasi mencegah polarisasi saat pemilu.

“Dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan, terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa,” ujar Kapolri sambil menambahkan bahwa polarisasi tersebut seringkali dipicu oleh penggunaan politik identitas.

“Ke depan tantangan kita akan semakin besar. Kita butuh mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita,” ujar Sigit.

Sigit menambahkan, kerjasama yang lebih intens sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.

“Kerjasama ini penting karena kita sama-sama selalu berada di lapangan, bersama baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita,” demikian Kapolri dalam jumpa pers usai pertemuan.

Sementara Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mengatakan Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama untuk menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial.

“Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi,” ujar mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini.

Azyumardi juga berharap terjadi peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

Kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi. Bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya,” demikian Ketua Dewan Pers.(bib)

Artikel Dewan Pers dan Mabes Polri Sepakat Cegah Polarisasi Pada Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.