Sinergi ketiga lembaga itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang digelar di Cafe Bukit Bintang, Ternate, Jumat (24/5/2025).

Rapat dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Malut H. Amar Manaf, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate I Wayan Alit Mahendra, Kepala Cabang BSI KC Ternate Suwarman, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemenag Malut, termasuk para kepala madrasah dan kepala kantor Kemenag kabupaten/kota.

Dalam paparannya, I Wayan Alit Mahendra menjelaskan bahwa kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenag telah berjalan sejak 2023. Program ini fokus pada pemberian jaminan sosial bagi guru madrasah dan tenaga kependidikan non ASN.

“Hari ini kami hadir untuk memperluas jangkauan perlindungan melalui MoU, sehingga lebih banyak tenaga non ASN di Kemenag Malut yang mendapatkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Wayan.

Plh. Kabag TU Kanwil Kemenag Malut, H. Yamin Latief Tjokra, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyebut, program serupa pernah ia implementasikan saat menjabat di Kemenag Halmahera Utara.

“Saya melihat sendiri manfaatnya. Keluarga pegawai yang ikut program ini terlindungi secara sosial dan ekonomi. Ini langkah yang sangat strategis,” ucap Yamin.

Kepala Kanwil Kemenag Malut H. Amar Manaf juga menyatakan dukungannya terhadap program ini. Ia menekankan pentingnya perlindungan kerja bagi tenaga non ASN di lingkungan Kemenag yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

“Mereka berhak atas perlindungan yang sama. Minimal, ikut dua program utama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” kata Amar.

Amar menambahkan, kerja sama ini juga merupakan bagian dari dukungan Kemenag Malut terhadap program nasional pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Selain JKK dan JKM, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga mensosialisasikan manfaat program lainnya seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada para peserta rapat. (*)

Artikel Kemenag Malut, BPJS Ketenagakerjaan, dan BSI Sinergi Lindungi Tenaga Non ASN lewat Jaminan Sosial pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Pemberian Paket Sembako dan Uang Tunai diserahkan Pimpinan Perbankan Halsel dan diterima langsung oleh Pembina Panti Asuhan Almaa’uun Mahdi Assagaf.

Koordinator Divisi Kerohanian Perbankan dan BPJS Halsel, Muhammad Gustam Amarullah usai penyerahan bantuan kepada HALMAHERAnews mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini anggarannya bersumber dari sumbangan karyawan/ti Perbankan dan BPJS di Halsel saat mengikuti Safari Ramadhan dan buka puasa bersama yang dilakukan sebanyak 3 kali .

“Sumber anggaran untuk bantuan ini adalah dari sumbangan karyawan/ti perbankan dan BPJS di Halsel saat mengikuti Safari Ramadhan dan buka bersama, hasilnya kami belikan Sembako berupa Beras, Mie Instan, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Susu Kaleng, Kopi, Teh serta uang tunai” Ujar Tatang, sapaan Muhammad Gustam Amarullah yang juga Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Bacan didampingi Ketua Panitia Safari Ramadhan Musahir Sakir.

Tatang berharap, semoga pemberian ini dapat meringankan beban anak-anak yatim yang ada di Panti Asuhan Almaa’uun, semoga hal –hal semacam ini dapat juga berlanjut selain di Bulan Ramadhan.

Pembina sekaligus Pimpinan Panti Asuhan Almaa’uun, Mahdi Assagaf usai menerima bantuan menyampaikan terima kasih kepada pihak Perbankan dan BPJS di Halsel yang sudah menyempatkan waktunya berkunjung dan menyantuni Panti Asuhan Almaa’uun.

“Terima Kasih sudah menyempatkan waktu serta menyantuni Panti Asuhan ini, semoga aktivitas bapak dan ibu dalam kesehariannya diberkahi dan dimudahkan urusannya.” Ungkap Mahdi sraya berdo’a.

Hadir saat pemberian paket sembako adalah Pimpinan Bank Muamalat Indonesia KCP Labuha Dedy Sutendy, Direktur BPRS Saruma Sejahtera Rahmat Ichwan, Pimpinan BSI KCP Bacan Muhammad Gustam Amarullah, Pimpinan BNI KCP Bacan  Wahdi Mahmud, serta karyawan/ti Perbankan di Halsel. (NR)

Artikel Sambangi Panti Asuhan Almaa’uun, Ini Yang Dilakukan Perbankan dan BPJS di Halsel pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Kegiatan ini di internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara yang dipusatkan di Auditorium Dinas PUPR Sofifi.

Sejauh ini, BPJS untuk pertama kalinya melakukan sosialisasi dilingkup Dinas PUPR Malut, kata Kepala Bidang Pendataan BPJS Malut, Muhammad Said kepada awak media.

“Sebenarnya kita sudah sering komunikasikan dengan dinas PUPR, namun baru hari ini bisa direalisasi pertemuannya. Ini kita sosialisasikan di internal PUPR dalam rangka bagaimana agar ASN khususnya Jasa Konstruksi dapat menjadi bagian dari anggota BPJS Ketenagakerjaan”, ujarnya.

Terkait dengan kepesertaan BPJS khususnya di Malut banyak manfaatnya menurut Said.

“Jaminannya dari segi kecelakaan kerja, seluruh biaya RS ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, begitupun ada pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan maka santunan diberikan kepada ahli waris, sementara untuk tenaga non ASN sendiri sesuai informasi dan koordinasi kita dengan BKD, itu sudah dimasukkan ke perubahan anggaran untuk jaminan bagi non ASN”, ungkapnya.

Sementara Dinas PUPR dalam hal ini diwakili Sekretaris Dinas, Iswan Idrus sangat merespon dan menyambut baik sosialisasi yang disampaikan oleh BPJS.

“Kami sangat berterimakasih kepada BPJS ini suatu langkah awal yang baik terkait sosialisasi aturan terkait ketenagakerjaan yang ada di Dinas PUPR utamanya pekerja Jasa Konstruksi”, imbuhnya.

Lanjutnya, kami di internal PUPR akan konsolidasi khusus PPKnya bagaimana mampu mengimplementasikan regulasi yang sudah diterbitkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam merealisasikan program yang ada”, pungkasnya.

Terkait dengan data kepesertaan pekerja Jasa Konstruksi Dinas PUPR sendiri sejauh ini kata Said belum ada.

“Kita menunggu data dari PUPR sendiri sampai Desember mendatang. Kalau proyek pekerjaan sudah selesai tahun ini maka sudah harus serahkan daftar pekerjanya, kan ini menjadi kewajiban bahwa pekerja harus mendapatkan jaminan sosial keselamatan kerja sesuai instruksi Presiden No. 2 tahun 2021, Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/Se/M/2022 Tertib Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam 0enyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR, Peraturan Gubernur Malut No. 32 tahun 2022 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Konstruksi, Perangkat Desa dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara”, terangnya. (yUn)

Artikel Perkenalkan Manfaatnya, BPJS Sosialisasi Inpres No. 2 Tahun 2021 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.