HALSEL, HN – Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan di awal 2026 tak sekadar soal rotasi jabatan. Keputusan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menunjuk Abdillah Kamarullah—yang merupakan orang dilingkaran keluarga alias sepupu langsungnya—sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda, memunculkan tanda tanya besar soal objektivitas dan etika penataan birokrasi daerah.
Abdillah Kamarullah sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), instansi yang secara struktural justru memiliki peran strategis dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara. Kini, ia naik ke kursi Sekda, jabatan tertinggi dalam struktur ASN daerah.
Dalam pelantikan yang digelar di Aula Kantor Bupati, Selasa (13/1), Safiun Radjulan yang sebelumnya menjabat Sekda justru digeser ke posisi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya. Pergeseran ini terjadi bersamaan dengan rotasi delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan 36 pejabat fungsional lainnya.
Secara formal, Bupati Bassam menyebut rotasi tersebut sebagai proses normatif birokrasi. Namun penunjukan kerabat dekat kepala daerah pada posisi paling strategis ASN membuat publik sulit mengabaikan kesan adanya konflik kepentingan.
Sekda bukan jabatan simbolik. Ia adalah motor pengendali administrasi, koordinator seluruh OPD, sekaligus penentu arah kebijakan teknokratis pemerintah daerah. Penempatan figur yang memiliki hubungan darah dengan kepala daerah dinilai rawan mengaburkan batas antara profesionalisme birokrasi dan loyalitas personal.
“Ini bagian dari siklus pemerintahan dan tidak perlu dipolemikkan,” ujar Bassam dalam sambutannya.
Namun, di luar podium resmi, kebijakan ini justru memicu bisik-bisik di internal birokrasi. Apalagi Abdillah Kamarullah sebelumnya memegang kendali BKD—lembaga yang mengurusi karier ASN—sehingga penunjukannya dinilai menumpuk kekuasaan pada lingkar terdekat bupati.
Meski secara regulasi pengangkatan Plt Sekda dimungkinkan, aspek kepatutan dan etika publik tetap menjadi tolok ukur penting. Transparansi dan jarak profesional antara kepala daerah dan pejabat birokrasi menjadi prasyarat utama menjaga kepercayaan publik.
Selain pergantian Sekda, pejabat pimpinan tinggi pratama lain yang dilantik antara lain Bustamin Soleman sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra, Jaka Ruddin sebagai Kepala BPBD, Muhammad Zaki Abd Wahab sebagai Kepala DPMD, Muhammad Idham Pora sebagai Kepala Dinas PUPR, Halifat Barnabas sebagai Kepala Kesbangpol, Karima Nasaruddin sebagai Kepala DP3KB, serta Rustam Salmon sebagai Kepala Satpol PP.
Penataan birokrasi ini menjadi sinyal kuat konsolidasi kekuasaan pemerintahan Bassam–Helmi. Namun ketika konsolidasi itu melibatkan hubungan kekerabatan, pertanyaan publik pun mengemuka: apakah ini murni soal kinerja, atau awal dari politik keluarga di jantung birokrasi Halsel? Waktu dan keberanian pemerintah daerah membuka ruang transparansi yang akan menjawabnya. (rd)
