HalmaheraNews – Dalam rangka memastikan kelancaran pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024, Polda Maluku Utara mengerahkan 662 personel untuk memperkuat pengamanan di seluruh wilayah. Personel tersebut akan memback-up jajaran Polres di 9 kabupaten/kota pada 27 November mendatang.
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko, memimpin langsung apel gelar pasukan yang berlangsung pada Selasa (19/11) di lapangan Mapolda Maluku Utara. Dalam apel tersebut, Kapolda menyerahkan buku saku panduan pengamanan TPS dan surat perintah tugas kepada perwakilan personel yang akan bertugas di lapangan.
Irjen Pol. Midi Siswoko menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja Kieraha 2024-2025 yang bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, materiil, dan peralatan dalam mengamankan proses pemungutan suara. Maluku Utara sendiri memiliki 10 kabupaten/kota, 118 kecamatan, dan 2.511 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 942.076 pemilih.
Kapolda menjelaskan bahwa, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024, setiap TPS hanya akan melayani maksimal 600 pemilih, sehingga jumlah TPS pada Pilkada Serentak 2024 lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2024. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan aman dan damai.
Sebanyak 662 personel Polda Maluku Utara akan diterjunkan ke berbagai Polres di wilayah tersebut, dengan rincian 65 personel untuk Polresta Tidore, 45 personel untuk Polres Halut, 78 personel untuk Polres Halbar, 175 personel untuk Polres Halsel, 94 personel untuk Polres Halteng, 75 personel untuk Polres Haltim, 50 personel untuk Polres Kepulauan Sula, 30 personel untuk Polres Pulau Morotai, dan 50 personel untuk Polres Pulau Taliabu.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme. “Hindari segala tindakan yang bisa mengganggu jalannya Pilkada dan menciderai nilai-nilai demokrasi,” ujar Kapolda. Ia juga mengingatkan agar personel di lapangan tetap menjaga kesehatan dan memastikan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak citra Polri.
Kapolda juga memberi instruksi agar personel memetakan potensi kerawanan di setiap TPS dan melakukan deteksi dini dengan mendukung fungsi intelijen dan bhabinkamtibmas. Selain itu, seluruh petugas pengamanan TPS diminta untuk tidak terlibat dalam pencatatan hasil perolehan suara atau mendokumentasikan proses pemungutan suara.
Dengan pengamanan yang solid dan terkoordinasi, Polda Maluku Utara berharap dapat menjamin kelancaran serta keamanan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Maluku Utara. (yUn)
