HALMAHERAnews – Meskipun pelaksanaan Pemilu Legislatif (pileg) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) Dan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak Nasional masih beberapa Tahun lagi, Tetapi atmosfer politik nasional dan daerah-daerah sudah mulai terasa, tidak terlepas dari Halmahera Selatan Khusus dan Maluku Utara pada umumnya.
Seperti di ketahui Pileg serta pilpres 2024 akan digelar pada 21 Februari 2024. Sementara pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.
Hal itu menuai masuk dari berbagai pihak, agar Pileg dan pilkada di Halmahera Selatan demokratis dan tidak lagi menjadi Zona merah dan take over seperti Tahun 2005, 2010 dan 2014 lalu.
Hal itu disampaikan Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan Munjir Daeng Abdullah, kepada media ini Kamis ( 20/5/2022). Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman dirinya waktu menjabat Ketua KPU 2016- 2019 lalu dan kelola dua pemilu 2018 pilgub dan 2019 pileg, ternyata ruang-ruang konflik itu bisa dihindari, Munjir lalu mengurai konflik sendiri dibagi dua yakni konflik internal di penyelengara sendri dan konflik eksternal.
“Saya sering mengistilahkan bahwa KPU dan Bawaslu itu pemegang amanat konsitusi misalkan ada pihak yang mau melakukan kecurangan tergantung penyelengara,” ujarnya.
Lanjut Mon sapaan Munjir Daeng Abdullah, kalau misalkan penyelengara juga membuka pintu soal kecurangan, politik uang pasti ada konflik, oleh karena pada prinsipnya kata dia mau pemilu dan pilkada itu kerawanan tinggi, politik uang massif, ujaran kebencian merajalela di mana-mana tergantung penyelengara pemilu, semua terpulang kepada penyelengara pemilu, kalau penyelenggara mental tim sukses maka susa juga.
“Sebelum saya masuk di KPU Halsel sudah masuk fenomena nasional, baik itu pembakaran kantor DPRD 2005, pilkada 2010 take over di provinsi, kemudian sampai gugatan di MK itu yang saya hindari” katanya
Jadi Pengalaman dirinya di 2019 itu yang dia terapkan, di penyelengara tingkat bawa, bahwa integritas itu penting, karena penyelengara pemilu punya integrias bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil maka pasti tidak terjadi turbulensi di lapangan,
“kemudian disaat pungutan suara di saya terapkan kamera berjalan pada saat pencoblosan dan perhitungan suara petugas PPS dan KPPS memvideo melalui kamera sehingga kita punya data falid, tidak sekedar isu segala macam” bebernya.
Lanjut Mon from C1 berdasarkan data dari KPPS biasa rawan di rubah maka perhitungan rekapitlasinya berjenjang ia terakpan video kamera melalui petugas KPPS, setelah from C1 selesai di salin ke C1 berhologram baru disitu kita foto supaya menjadi pegangan KPU, karena disaat itu kita punya pola berbeda dari KPU sebelumnya disaat rekapitulasi perhitungan suara di PPK maupun KPU kabupaten kita miliki data yang falid sehingga kalua ada PPK yang main kita sudah punya data bias kita lihatkan dokumentasi fisik jadi PPK dan KPPS tidak bias main-main.
“Alhamduliah dengan bantuan teman-teman bawaslu dan panwascam di lapangan akhinya kita biasa lahirkan Pilkada dan pemilu yang relaif demokratis, relative aman, bahkan tidak ada riak-riak, tidak ada demonstrasi dan semua selesi di KPU Kabupaten,” tutupnya seraya berharap pileg dan pilkada 2024 berjalan lancar (@di)
