HALMAHERAnews – Langkah pemerintah mengganti label halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenang RI pada 01 Maret lalu rupanya mendapat dukungan dari dinas terkait, salah satunya Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate.
Menurut Hadi Hairuddin, Kepala Dinas yang ditemui pada Jumat, (01/04) di ruang kerjanya menjelaskan, pergantian label halal oleh Kemenag melalui BPJPH ini tentulah harus didukung.
“Kami tentunya selaku dinas terkait akan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat, apalagi program sertifikasi halal bagi setiap pengusaha UKM yang tersebar luas ini butuh label halal untuk memastikan kehalalan produk mereka, dan sosialiasi kita gencar di lapangan, ” jelasnya.
Upaya Dinas Koperasi sejauh ini kami terus memantau perkembangan dan informasi terkait produktifitas para UKM, pengembangan maupun kendala serta penerapan sistem yang terus berubah seiring berkembangnya teknologi, kata Hadi panggilan akrabnya.
” Kami dinas selalu memantau perkembangan UKM yang ada di Ternate, pasalnya dari waktu ke waktu terjadi perubahan misalnya sekarang teknologi semakin canggih, maka mau tidak mau para UKM ini harus menyesuaikan kondisi dengan cara terus mengembangkan produk mereka baik secara manual maupun berinovasi dengan digital, ” terangnya.
Untuk UKM yang ada di Ternate saat ini capai 14.000.00,- namun data ini masih belum tetap dikarenakan masih banyak UKM pemula yang muncul dengan cara baru yakni cara UKM milenial yang memanfaatkan media social sebagai sarana memasarkan produknya, kata Hadi lagi.
Selain itu, sertifikasi halal bagi setiap produk UKM baik itu pemula, menengah dan yang sudah memiliki label produk sendiri wajib memiliki sertifikat halal dari MUI yang dikeluarkan oleh BPJPH. Hadi berharap, UKM Kota Ternate nantinya memiliki sertifikat halal yang syaratnya tentu sangat mudah bahkan gratis sehingga konsumen tidak ragu dengan olahan produk para UKM terutama yang bergerak dibisnis kuliner atau makanan dan minuman, tutur Hadi. (Yoen)
