MAKASSAR, HN – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan melalui inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat tata kelola pangan di wilayah Maluku Utara.
Langkah tersebut menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10).
GPIPS Sulampua 2026 dibuka Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala daerah se-Sulampua.
Tallukarsa Pangan Sulampua mengusung tiga strategi utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan distribusi antarpulau, ketimpangan pasokan, dan risiko perubahan iklim.
Di Maluku Utara, implementasi Karsa Daya dilakukan melalui Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Halmahera Timur dan Halmahera Selatan, serta fasilitasi business matching pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hingga Oktober 2026, bantuan bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap telah disalurkan kepada sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dan empat kelompok nelayan.
Sementara itu, Karsa Sambung diarahkan untuk memperlancar distribusi pangan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama pasokan bawang merah antara TPID Kota Ternate dan Kota Probolinggo.
Kerja sama juga dilakukan melalui skema business to business antara offtaker di Halmahera Utara dan champion cabai rawit di Kabupaten Malang. Distribusi komoditas tersebut didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara.
Adapun Karsa Tata difokuskan pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. BI mendorong pertemuan bisnis antara kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membuka akses pasar bagi hasil produksi petani.
BI juga bersinergi dengan Bapanas dalam pengembangan neraca pangan sebagai instrumen peringatan dini terhadap potensi defisit komoditas pangan.
Di sisi lain, program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku Utara, yakni gerakan urban farming Rindang Berseri, terus dikembangkan dengan memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Di Kota Ternate, program tersebut melibatkan TP-PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga. Hasilnya, produksi kangkung bertambah sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan. Sementara cabai rawit memiliki potensi panen 1,35 hingga 2,7 ton per bulan dan saat ini masih dalam tahap perawatan.
Melalui berbagai upaya tersebut, penguatan produksi lokal, kelancaran distribusi, dan kepastian pasar diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan sekaligus menekan tekanan inflasi di Maluku Utara. (Yun)
