JAKARTA, HN — Peta kekuatan menuju Muktamar Nahdlatul Ulama 2026 mulai terbaca. Di balik forum halalbihalal Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII (PB IKA PMII), tersirat satu pesan politik yang sulit diabaikan: konsolidasi kekuatan sedang disusun, dan porosnya mengerucut.
Acara yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Minggu (19/4/2026), memang dikemas sebagai ajang silaturahmi pasca-Idulfitri. Namun kehadiran tokoh-tokoh kunci lintas sektor menunjukkan forum ini lebih dari sekadar temu kangen. Ia menjadi ruang membaca arah sekaligus menguji soliditas jaringan alumni yang selama ini dikenal cair, namun luas dan berpengaruh.
Sorotan utama mengarah pada tiga figur alumni PMII yang kini berada di lingkar kekuasaan: Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nasaruddin Umar. Ketiganya tidak hanya memegang jabatan strategis di pemerintahan, tetapi juga memiliki jejaring kultural yang kuat di tubuh NU.
Ketua MPO PB IKA PMII, Andi Jamaro Dulung, secara terbuka memberi sinyal bahwa masa depan konfigurasi kepemimpinan NU sangat bergantung pada apakah ketiganya mampu bergerak dalam satu garis.
“Jika tiga menteri ini berada dalam satu frekuensi, maka itu menjadi kekuatan riil—bukan sekadar simbolik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut bukan tanpa makna. Dalam tradisi NU, dukungan kultural dan jaringan struktural sering kali lebih menentukan dibanding manuver politik terbuka. Di sinilah posisi alumni PMII menjadi krusial—mereka tersebar di berbagai level, dari pusat hingga daerah, dan memiliki akses langsung ke struktur PCNU hingga PWNU.
Namun, potensi kekuatan itu juga menyimpan risiko. Konsolidasi berbasis elite, jika tidak diimbangi dengan aspirasi akar rumput, berpotensi memunculkan resistensi internal. NU, sebagai organisasi dengan tradisi musyawarah yang kuat, tidak selalu mudah diarahkan oleh satu poros kekuasaan.
Di sisi lain, jika konsolidasi ini berhasil menjembatani kepentingan struktural dan kultural, maka yang terbentuk bukan sekadar koalisi, melainkan orkestrasi kekuatan yang rapi dan sistematis.
Andi sendiri menegaskan bahwa konsolidasi yang dibangun tidak boleh terjebak pada pragmatisme kekuasaan semata. Ia menekankan pentingnya menjaga arah NU sebagai kekuatan keagamaan yang moderat dan relevan di tengah dinamika global.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pertarungan menuju Muktamar NU bukan hanya soal siapa memimpin, tetapi juga tentang ke mana organisasi ini akan diarahkan.
Di titik inilah solidaritas tiga tokoh alumni PMII menjadi variabel penentu. Jika mereka bersatu, peta kekuatan bisa terkonsolidasi lebih cepat. Jika tidak, fragmentasi akan membuka ruang bagi poros-poros lain untuk mengambil alih momentum.
Muktamar 2026 mungkin masih jauh. Namun dari Jakarta, sinyalnya sudah mulai terang: pertarungan belum dimulai secara terbuka, tetapi posisi sudah mulai ditentukan. (*)
