HALTENG, HN – Sebanyak 1.185 Koperasi Desa (Kopdes) resmi diluncurkan di Kabupaten Halmahera Tengah, Selasa (22/7/2025). Launching tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama jajaran Muspida Provinsi Malut dan disambut oleh Bupati Halteng, Ikram M. Sangaji, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Gubernur Sherly dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan ribuan koperasi desa ini merupakan hasil kerja sama 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Ia berharap koperasi-koperasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap kemandirian ekonomi desa.
“Setelah 1.185 Kopdes terbentuk atas kerja sama 10 kabupaten/kota, harapan saya sebagai gubernur adalah bagaimana koperasi ini berjalan dengan baik, menghasilkan keuntungan, dan mampu menjadikan desa-desa lebih mandiri,” ujar Sherly.
Sherly juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap koperasi akan dilakukan secara digital melalui aplikasi manajemen keuangan dan operasional yang saat ini tengah disiapkan oleh Pemprov Malut.
“Setelah musyawarah desa menetapkan pengurus, kami sedang godok sistem pengawasan berbasis digital agar lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sherly turut menyampaikan bahwa pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang sempat tertunda akan mulai dilakukan pada bulan Agustus 2025 secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada kabupaten/kota yang kondisi fiskalnya tergolong lemah.
“DBH akan mulai dibayarkan Agustus. Kita cicil dan prioritaskan daerah dengan kondisi fiskal lemah,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Halteng, Ikram M. Sangaji menyampaikan bahwa peluncuran koperasi desa merah putih sejalan dengan kebijakan daerah dalam memperkuat koperasi dan UMKM lokal. Ia juga mengungkapkan rencana kerja sama dengan PT IWIP dan pemangkasan suplier dari luar untuk memberikan ruang bagi koperasi lokal.
“Kami akan kerja sama dengan PT IWIP. Suplier dari luar akan kita kurangi agar koperasi lokal bisa masuk. Potensi pasarnya besar dan koperasi bisa beromzet hingga Rp600 juta per bulan di beberapa desa,” kata Ikram.
Gubernur juga menyambut baik langkah tersebut, dan menilai penguatan koperasi desa akan menjadi instrumen penting dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.
“Pertumbuhan ekonomi Malut di kuartal I 2025 mencapai 34,6 persen, tertinggi di Indonesia. Tapi itu belum inklusif. Kita butuh pemerataan, dan koperasi desa bisa jadi kunci,” kata Sherly.
Setelah acara launching, Gubernur dan Bupati Halteng juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pembayaran insentif guru SMA dan SMK di wilayah Halteng. Program ini memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk menyalurkan insentif kepada guru PNS maupun PPPK. (yUn)
