Ia menegaskan bahwa jika yang bersangkutan terbukti bersalah, maka akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Kalau memang benar ada dugaan seperti itu dan sudah terbukti, maka akan kami copot. Pengembangan penyidikan itu ranah Polres, bukan pemerintah daerah,” ujar Tauhid, Senin (21/4).

Sebelumnya, RA diamankan oleh petugas Polres Ternate di kediamannya pada Kamis (17/4), usai diduga mencuri enam unit handphone milik warga yang sedang mandi di pantai.

Aksi tersebut diketahui oleh warga dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, RA masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Ternate. (yUn)

Artikel Wali Kota Ternate Siap Copot Lurah RA Jika Terbukti Bersalah dalam Kasus Pencurian pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Kegiatan pelantikan Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy.

Kegiatan diawali dengan acara pelantikan Pengurus Wilayah KBPII oleh Ketua Umum Pengurus Pusat KBPII Nasrullah Larada, S.Ip., M.Si., berdasarkan Surat Keputusan PP KBPII Nomor 232/KEP/IV/2022 Tanggal 1 April 2022. Dalam surat keputusan tersebut M.Tauhid Soleman Walikota Kota Ternate dipilih sebagai Ketua Umum dan Dr. Muhammad, Ar. Husen sebagai Dekretaris Umum.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Asisten III mengatakan, Pelajar Islam Indonesia (PII) adalah gerakan pendidikan, kebudayaan dan dakwah Islam. Sebagai konsekuensinya, PII harus selalu peduli terhadap masalah-masalah berkenaan dengan tiga bidang sebagaimana yang disebutkan.

Pelajar Islam Indonesia adalah organisasi yang bergerak dalam dunia pendidikan, kebudayaan dan dakwah Islam telah memberikan banyak manfaat dan peranan penting berkaitan dengan keterbatasan negara dan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia yang dituangkan dalam kaderisasinya, lanjut Gubernur.

“Sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya kita berharap penguatan pengetahuan tentang syariat Islam kepada anak-anak kita menjadi sebuah tanggungjawab besar”, ucap Gubernur.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berbasis digitalisasi, banyak pengetahuan tentang Islam yang didapatkan melalui pesan dakwah pendek yang tersebar media sosial.

Pesan-pesan seperti itu juga dilihat dan diamati anak-anak kita melalui HP yang mereka miliki. Namun demikian, patut untuk kita berikhtiar atas pemahaman mereka karena pesan pendek seperti itu akan sulit diterapkan anak-anak kita.

Oleh Karena itu, Pada momentum pelantikan pengurus KB PII Maluku Utara, saya meminta kepada Ketua Umum KB PII beserta badan pengurus yang telah dilantik pada hari ini, agar terus melakukan kegiatan kaderisasi melalui training dasar kepada anggotanya dan setiap pelajar islam yang dilibatkan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy Muhajir menyampaikan bahwa, KBPII harus mampu tampil sebagai pelopor kemajuan dan kebersamaan antar-warga bangsa.

KBPII menghimpun kaum terpelajar yang telah dibekali oleh spirit Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Spirit demikian harus mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. (*)

Artikel Pelantikan Walikota Ternate Sebagai Ketua PW KBPII Maluku Utara pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Wakil direktur Pulpend Malut Alimun Nasrun kepada media ini Kamis (7/4/2022), menyayangkan sikap walikota dan Kepala Dinas Pendidikan yang melakukan mutasi/pindah tugaskan dua kepsek tersebut menjadi Guru biasa. Alimun lalu menyebut dua kepsek itu yakin Kepsek SDN 27 Kota Ternate dan Kepsek SDN 40 Kota Ternate.

Langkah itu, kata Alimun harus di ambil Wali Kota Ternate M Tauhid agar terhindar sangsi dari Kementerian Pendidikan. Meskipun Sanksi tersebut sudah dikeluarkan lewat Surat Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Nomor 1962/C/DM.05.03/2022 perihal Tindak Lanjut Perubahan Status Kepsek Pelaksana PSP tertanggal 11 Maret 2022 yang ditujukan ke Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Alimun yang sementara ini melanjutkan studi magister pendidikan di UNJ ini, menjelaskan bahwa mengingat ketentuan pada Kemendikbud nomor: 371/2021 provinsi/kabupaten/kota yang melanggar dikenakan sangsi tidak diizinkan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah calon pelaksanaan program sekolah penggerak di angkatan berikutnya.

“Kalau sanksi ini diberikan kami mendesak juga walikota Ternate agar segera mencopot kepala dinas pendidikan Muslim Gani,” tegas Alimun.

Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pendidikan mestinya mengingatkan walikota soal Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh dua pihak. Pihak pertama adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, sedangkan untuk pihak kedua adalah masing-masing kepala daerah dalam hal ini walikota.

Karena itu Lanjut Alimun, didalamnya tertuang Keputusan Menteri Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak, Nota Kesepakatan terdapat paling sedikit 3 ruang lingkup yang harus disepakati yakni: Tidak melakukan rotasi perangkat pendidikan, Kesediaan alokasi anggaran daerah dan Pembentukan kebijakan daerah. (Adhy)

Artikel Pulpend Malut Desak Walikota Ternate Kembalikan Dua Kepsek Yang dimutasi pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.