Langkah senyap ini menimbulkan pertanyaan besar: apa urgensi perjalanan itu di saat pembahasan APBD memasuki tahap paling krusial, dan publik tengah menunggu arah belanja daerah untuk tahun depan?

Hingga berita ini diturunkan, baik pimpinan DPRD maupun Sekretariat Dewan (Sekwan) belum memberikan penjelasan resmi. Upaya konfirmasi wartawan kepada sejumlah anggota Banggar hanya berakhir pada tanda baca biru di pesan WhatsApp — dibaca, tapi tak dijawab.

Yang justru muncul adalah unggahan di media sosial milik salah satu anggota dewan. Dalam foto itu, tampak latar Masjid Agung Trans Studio, Bandung, lokasi yang berdekatan dengan hotel mewah The Trans Luxury. Bukan rahasia, hotel tersebut kerap menjadi tempat menginap rombongan pejabat daerah saat melakukan perjalanan dinas.

Ironisnya, kepergian para anggota Banggar terjadi bersamaan dengan agenda penting: presentasi tim ahli Universitas Khairun (Unkhair) Ternate terkait kajian keuangan daerah. Kajian ini menjadi pijakan utama penyusunan APBD 2026, terutama strategi menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Sumber internal di lingkungan Sekretariat DPRD menyebutkan, seharusnya pembahasan lanjutan antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan berlangsung pekan ini. Namun agenda itu mandek karena sebagian anggota belum kembali dari luar daerah.

“Seharusnya pembahasan sudah masuk tahap finalisasi. Tapi ya, sebagian pimpinan Banggar lagi tidak di tempat,” ujar sumber yang meminta namanya tidak disebutkan.

Absennya transparansi DPRD menimbulkan kecurigaan publik. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Maluku Utara, Syaiful, menyebut tindakan menutup agenda perjalanan sebagai bentuk pelecehan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.

“Kalau memang itu perjalanan resmi, publik berhak tahu jadwal, tujuan, dan hasilnya. Tapi kalau ditutup-tutupi, itu sudah melanggar semangat keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD justru seharusnya menjadi contoh tata kelola yang terbuka di tengah tekanan fiskal dan menurunnya pendapatan daerah. “Kita bicara soal uang rakyat. Setiap rupiah yang mereka belanjakan wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRD 2025, total anggaran perjalanan dinas DPRD Ternate mencapai Rp12,8 miliar. Dari jumlah itu, Rp3,95 miliar digunakan untuk perjalanan dinas tetap, sedangkan Rp8,9 miliar untuk perjalanan dinas biasa — meliputi rapat, seminar, dan kunjungan kerja.

Rata-rata, setiap anggota dewan menikmati alokasi lebih dari Rp400 juta per tahun hanya untuk perjalanan. Belum termasuk perjalanan dalam kota senilai Rp102 juta, bimbingan teknis Rp300 juta, serta sewa transportasi dan gedung pertemuan sebesar Rp847 juta.

Salah satu sumber internal DPRD mengakui bahwa setiap kunjungan luar kota bisa membawa “paket lengkap” berupa uang saku hingga Rp20 juta per orang, di luar tunjangan bulanan sekitar Rp45 juta.

“Selalu ada alasan pembelajaran atau studi banding, tapi publik tidak pernah tahu hasilnya apa,” katanya.

Akademisi kebijakan publik, Muamil Sunan, menilai arah kebijakan anggaran Ternate semestinya berpihak pada pengurangan kesenjangan sosial, bukan sekadar mengakomodasi perjalanan pejabat.

“Misi Ternate Berkeadilan itu bukan slogan. Seharusnya pemerintah dan DPRD fokus memperbesar porsi anggaran untuk wilayah BaHiM (Batang Dua, Hiri, Moti), bukan menghabiskan dana untuk perjalanan dinas yang tak jelas output-nya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti hilangnya pagu bantuan sosial Rp1,4 miliar dalam draft RAPBD 2026. “Bansos itu instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tidak ada alasan menghapusnya,” tegasnya.

Fungsi utama DPRD adalah pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Namun, ketika lembaga ini menutup informasi publik dan meninggalkan agenda penting pembahasan APBD demi perjalanan ke luar daerah, publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang mereka wakili?

Dalam kondisi fiskal yang kian terbatas akibat pemangkasan TKD, setiap kegiatan harus bernilai manfaat langsung bagi masyarakat. Sayangnya, transparansi justru menjadi barang langka di lembaga yang seharusnya paling menjaganya.

Tanpa keterbukaan dan akuntabilitas, perjalanan dinas yang dibiayai miliaran rupiah ini tak lebih dari sekadar pelesiran dengan label resmi. (yUn/rd).

Artikel APBD Dibahas, Dewan Menghilang: Jejak Kunker Mewah di Tengah Krisis Daerah pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.