Deklarasi FKN dihadiri lebih dari 25 perwakilan daerah dari berbagai kesultanan di Indonesia, bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan bahkan sultan termuda dari Sumatera. Acara ini menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam sambutannya, KH. Ma’ruf Amin, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat FKN, menekankan bahwa keberagaman adalah kekuatan utama bangsa Indonesia.

“Deklarasi ini kita mulai dari Indonesia Timur sebagai wilayah yang kaya akan suku, bahasa, dan adat istiadat. Bangsa yang besar harus memupuk keberagaman — baik agama, suku, bahasa, maupun budaya — karena di sanalah letak kekuatan bangsa,” ujar Ma’ruf Amin.

Ma’ruf juga mengingatkan pentingnya menanamkan rasa nasionalisme sejak dini, terutama di tengah generasi muda yang hidup di era digital. Ia menyebut bahwa semangat kebangsaan dan toleransi menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia yang kuat adalah bangsa yang menghargai perbedaan dan menjadikannya perekat, bukan pemecah,” tambahnya.

Sementara itu, Sultan Ternate Hidayatullah Mudafar Sjah menyambut baik pelaksanaan deklarasi FKN di wilayahnya. Ia menilai forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat persatuan dan toleransi antarumat beragama serta antarbudaya.

“Kehadiran FKN di Maluku Utara menjadi momentum mempererat persaudaraan dan mencegah perpecahan. Kita harus belajar dari masa lalu, di mana konflik sering kali muncul karena perbedaan. Kini saatnya membangun keutuhan bangsa melalui keberagaman,” ujar Sultan Hidayatullah.

Deklarasi Forum Keberagaman Nusantara di Ternate menjadi langkah awal menuju satu abad Indonesia yang lebih inklusif, toleran, dan berdaulat dalam keberagaman. (yUn)

Artikel Ma’ruf Amin Hadiri Deklarasi FKN di Ternate: Momentum Menuju Satu Abad Indonesia yang Beragam dan Bersatu pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Sultan Ternate Hidayatullah Sjah dan Sultan Tidore Husain Sjah menyatakan keprihatinan mereka karena belakangan ini tanah adat diperebutkan untuk kepentingan investasi di bidang pertambangan.

Pasalnya, saat ini daratan Halmahera menjadi rebutan investor pertambangan yang berkeinginan mengelola kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya.

Di hadapan masyarakat Sultan Ternate Hidayatullah Sjah berpesan bahwa masyarakat adat yang tersebar di jazirah Moloku Kieraha,  untuk tetap bersama-sama menjaga eksistensi status dan hak kelola tanah untuk kemakmuran rakyat.

“Investasi di Malut harus menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat, mampu selamatkan generasi 30 – 50 tahun ke depan, sehingga Kesultanan Ternate bakal membuat suatu keputusan untuk disampaikan ke Presiden, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota dan khususnya di wilayah Kesultanan Ternate, bahwa seluruh tanah adat tidak boleh lagi diperjualbelikan,” Ujar Sultan Ternate.

Menurutnya, sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia ini, karena Kesultanan Ternate telah berdiri sejak 800 tahun lalu, Kesultanan akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk pembibitan pohon untuk pengelolaan tanah adat tidak jadi sumber konflik akibat tambang. Meski demikian, Sultan menyadari bahwa Malut juga butuh investasi dari luar untuk pembangunan ekonomi, namun pengelolaannya bukan dengan memiliki lahan.

“Kami akan sediakan lahan 40 hektare, bikin pembibitan dan bibit diberikan secara gratis kepada petani. Dan untuk investor cukup dengan kontrak kerja sama. Jadi mau kelola 50 tahun, 100 tahun, silahkan, tetapi tidak menjadi hak milik, karena lahan itu demi generasi mendatang,” Pintahnya.

Sangat tidak manusiawi, lanjut Sultan, bila generasi mendatang memikul beban berat akibat dari kebijakan generasi hari ini dan Kesultanan pernah salah urus masalah tanah di Morotai, di sana tanahnya hanya dibayar Rp1.000 per hektare untuk investor. Kondisi tersebut tidak boleh terjadi di Galela, Halmahera, ujarnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh pihak Kesultanan Tidore. Sultan Tidore Husain Sjah secara tegas meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap seluruh masyarakat adat di jazirah Moloku Kie Raha, karena setiap anak yang lahir di Malut punya ikatan dengan adat istiadat.  Dirinya menyatakan, empat kesultanan di Malut ini lebih tua dari peradaban yang ada di Indonesia, sehingga tanah adat dan tali persaudaraan yang telah dipupuk selama ini harus tetap dipertahankan.

Husain melanjutkan, Kampung Igobula di Pulau Halmahera ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Ternate dan Tidore, karena dari sisi historis, terdapat seorang wanita bernama Boki Bobola yang dinikahi salah satu pangeran dari Tidore dan alah satu keturunannya dibawa ke Tidore dan dipercayakan menjadi Gimalaha hingga imam masjid Sigi Kolano.

Bahkan di perkampungan Soakonora Galela, Sultan Husain bilang, berasal dari Tidore, lantas berhijrah ke Ternate hingga ke Igobula, dan kembali berkhidmat di Tidore dan ini adalah ikatan kekeluargaan antara satu dengan yang lain.

“Ternate dan Tidore itu bersaudara, sehingga momentum kali ini sangat berharga, karena pertemukan dua orang sultan sekaligus, bahkan belum pernah terjadi dan peristiwa ini bisa menjadi sebuah catatan sejarah untuk dikenang oleh warga Igobula,” Tutup Husain Sjah. (Red)

Artikel Dua Sultan Bertemu di Kampung Igobula, Sama-sama Prihatin Tanah Adat diperebutkan untuk Investasi pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.