Musrenbang Polri 2025 dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri oleh seluruh Kapolda dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi dan apresiasi atas kinerja Polri, khususnya dalam hal reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Dengan mengusung tema “Polri Presisi Mendukung Peningkatan Produktivitas, Swasembada Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif”, Polri memberikan penghargaan kepada Polda dan Polres/ta/tabes yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan unit pelayanan publik serta pembangunan zona integritas.

Polda Maluku Utara meraih empat penghargaan dalam kategori Pelayanan Prima yang diberikan kepada unit-unit pelayanan publik di bawahnya, yakni Polresta Tidore, Polres Halmahera Barat, Polres Halmahera Utara, dan Polres Pulau Morotai. Selain itu, satu penghargaan diraih dalam kategori Pembangunan Zona Integritas Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang juga disabet oleh Polresta Tidore.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh para Kapolres/ta yang bersangkutan, didampingi oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono serta Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda Malut Kombes Pol Welly Abdillah.

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Polda Malut dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Penghargaan ini menjadi refleksi nyata atas konsistensi Polda Malut dalam mendorong terwujudnya zona integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujar Irjen Waris.

Ia berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran serta menginspirasi satuan kewilayahan lainnya untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan profesional.

Ke depan, Polda Maluku Utara berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. (yUn)

Artikel Polda Malut Raih 5 Penghargaan di Musrenbang Polri 2025 pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Kegiatan yang digelar secara daring itu dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Ahmad Dofiri, dari Mabes Polri. Hadir secara virtual, Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, bersama jajaran Polda Malut.

Dalam arahannya, Komjen Dofiri menekankan pentingnya Anev sebagai sarana refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program Polri.

“Anev bukan sekadar rutinitas, tetapi ruang untuk refleksi dan perbaikan. Kami mendorong masukan yang jujur dan terbuka dari seluruh jajaran,” kata Dofiri.

Ia juga mengingatkan perlunya kesiapan Polri dalam merespons dinamika global, seperti konflik internasional dan ketidakpastian ekonomi yang bisa berdampak pada stabilitas dalam negeri.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya program ketahanan pangan dan penyediaan makanan bergizi sebagai bagian dari pelayanan publik Polri yang dirasakan langsung masyarakat.

“Polri harus hadir dan dirasakan masyarakat. Komunikasi yang akrab di warung kopi atau forum komunitas adalah salah satu kunci membangun kepercayaan,” ujarnya.

Berdasarkan data internal Polri, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian saat ini meningkat dari 66 persen menjadi 70 persen. Namun demikian, Polri masih berada di peringkat kelima dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya dalam hal kepercayaan publik.

Melalui peluncuran program dan evaluasi berkala ini, Polri berharap dapat terus meningkatkan kinerja dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Plh Irwasda Polda Maluku Utara, Kombes Pol Moh. Adnan Hanafi, serta para pejabat utama Polda Malut. (*)

Artikel Polri Luncurkan Program untuk Masyarakat, Tingkat Kepercayaan Publik Naik Jadi 70 Persen pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat Polda Malut seperti Karo Ops, Dir Samapta, dan Dir Lantas Polda Malut. Tim peneliti dipimpin oleh Kombes Pol. Ade Djadja yang menjelaskan bahwa penelitian ini akan berlangsung hingga 10 Oktober mendatang.

“Penerapan ETLE merupakan langkah strategis dalam penegakan hukum lalu lintas secara modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi ETLE, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta merumuskan rekomendasi agar penerapannya lebih efektif ke depan,” ujar Kombes Pol. Ade.

Fokus utama penelitian mencakup beberapa aspek, di antaranya efektivitas penerapan ETLE, tantangan teknis dan operasional, kolaborasi antarinstansi, serta respons masyarakat terhadap sistem tersebut.

Kapolda Maluku Utara menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan penelitian ini. Ia juga berharap seluruh jajaran Polda Malut mendukung penuh pelaksanaan penelitian ini agar berjalan lancar dan sukses.

“Penelitian ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di wilayah kami. Kami berharap hasilnya dapat memberikan masukan yang berharga untuk sistem ETLE yang lebih efisien dan efektif,” tutur Kapolda Malut.

Ia menekankan bahwa Polda Malut akan menyesuaikan diri dengan temuan dan rekomendasi dari hasil penelitian ini, demi meningkatkan kualitas pelayanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut sistem ETLE, tidak hanya di Maluku Utara, tetapi juga secara nasional.(yUn)

Artikel Tim Puslitbang Polri Teliti Efektivitas ETLE di Wilayah Polda Malut pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

“Sumber kebocoran data nasabah itu bisa dari mana pun, bahkan termasuk kelalaian nasabah sendiri yang mengirim data pribadinya ke berbagai pihak, semisal saat mengisi aplikasi tertentu di internet,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Senin (30/5/2022), dikutip dari laman resmi Divisi Humas Polri.

Dedi menegaskan, meski telah menangkap sejumlah eksekutor, pihaknya tidak akan berhenti menyelidiki perkara tersebut. Polisi masih terus mengusut kasus pembobolan rekening nasabah hingga ke dalangnya.

“Jadi memang ini kejahatan yang terorganisir. Ada yang mengambil data, menduplikasi, mencetak, menjual, dan mengambil duitnya. Pelaku cenderung mencari celah bagaimana teknologi bisa direkayasa, mereka terus mempelajari itu,” imbuhnya.

Adapun selain skimming, modus kejahatan lain terhadap nasabah dan bank yakni penggunaan data pribadi. Data tersebut digunakan untuk membuat kartu ATM dan buku rekening baru atas nama korban di cabang berbeda. Aparat kepolisian masih mendalami dengan melihat berbagai kemungkinan, seperti sumber kebocoran data pribadi korban. Menurut Dedi, tidak menutup kemungkinan dugaan adanya keterlibatan nasabah pada aksi kejahatan tersebut.

“Sebab, pelaku kejahatan dapat membuat identitas baru dengan menggunakan data pribadi yang dimiliki korban, bahkan sampai mengetahui nama ibu kandung nasabah. Setelah rekeningnya dibobol pelaku, nasabah meminta bank untuk mengganti dana di rekening yang telah dikuras,” imbuhnya.

Dedi pun mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat menggunakan ATM, termasuk mengirim data pribadi ke pihak lain. Dia juga mengimbau masyarakat jangan terkecoh dengan mengirimkan informasi pribadi ke call center, website, sms, dan akun palsu yang mengaku akun resmi perbankan di sosial media.

“Masyarakat untuk tetap menyimpan uangnya di bank, tidak perlu risau dengan sistem keamanan bank. Sebab, modus operandi yang dilakukan pelaku umumnya memanfaatkan kelengahan nasabah dan bukan menjebol keamanan perbankan,” pungkasnya.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku berstatus Warga Negara Asing (WNA) yang membobol uang dari rekening nasabah BPD Riau Kepri Cabang Batam, pertengahan Mei lalu. Mereka diringkus di Bali saat hendak menyeberang ke Lombok.(*)

Artikel Polri Selidiki Dalang Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Bank yang Semakin Marak pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.