Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Bambang Suharyono, menyampaikan bahwa pemberian kue ulang tahun ini merupakan bentuk apresiasi Polri terhadap rekan-rekan TNI yang selama ini telah berkolaborasi erat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku Utara.

“Pemberian kue ini adalah simbol sinergitas dan kebersamaan yang terjalin antara TNI dan Polri, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku Utara,” ungkap Kombes Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku Utara menyerahkan kue ulang tahun pertama kepada Danrem 152/Baabullah, Brigjen TNI Enoh Solehudin, sebagai tanda penghargaan atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini antara Korem 152/Baabullah dan Polda Maluku Utara.

Kue kedua diberikan oleh Wakapolda Malut kepada Danlanal Ternate, Kolonel Laut (P) Supriadi, sebagai simbol kolaborasi dalam menjaga keamanan laut di wilayah Maluku Utara. Sementara itu, kue ketiga diserahkan oleh Irwasda Polda Malut kepada Danlanud Leo Watimena, Kolonel Pnb Sukarno, yang menggambarkan eratnya sinergi dalam pengamanan udara di wilayah tersebut.

Momen penuh keakraban ini diakhiri dengan sesi foto bersama serta ramah tamah antara jajaran TNI dan Polri. Sinergitas antara kedua lembaga ini terus diperkuat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Maluku Utara.

Acara peringatan HUT TNI tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lain yang dihadiri oleh pejabat daerah dan masyarakat setempat, mencerminkan keharmonisan antara TNI-Polri dalam tugas pengabdian kepada negara. (Yun)

Artikel Kapolda Malut Beri Kejutan Kue Ulang Tahun pada HUT ke-79 TNI pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Kasubbid Waprof Bidpropam Polda Malut, AKBP Syamsul Alam, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan bahwa netralitas anggota Polri merupakan kewajiban mutlak selama proses Pilkada berlangsung. “Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan harus menjaga jarak dari semua bentuk kegiatan politik,” tegas AKBP Syamsul.

Ia juga menambahkan bahwa netralitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pasal 13 dari undang-undang tersebut mengatur tugas pokok Polri, sementara Pasal 28 dan peraturan-peraturan turunannya memperjelas larangan bagi anggota Polri untuk terlibat dalam politik.

“Pada pasal 4 huruf h serta pasal 9 huruf d, e, dan f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, ditegaskan bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun,” tambahnya.

Program “Hallo Polisi” juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pihak kepolisian. Dalam sesi tanya jawab, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran netral Polri, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Polda Malut sendiri berkomitmen untuk terus mengawal Pilkada 2024 agar berlangsung secara aman, damai, dan tertib.

“Netralitas adalah bagian penting dari tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di masa-masa krusial seperti Pilkada,” pungkas AKBP Syamsul Alam. (Yun)

Artikel Polda Malut Pastikan Netralitas Polri di Pilkada 2024 Melalui Program “Hallo Polisi” pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.