Hal ini karena huruf pada logogram yang diganti adalah kaligrafi arab berupa bentuk gunungan dan motif surjan dengan tulisan halal dalam huruf arab yang terdiri atas Ha, Lam Alif dan Lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata Halal, sedangkan logo type bertuliskan Halal Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Maluku Utara, Sarbin Sehe yang ditemui pada Selasa (14/03) di ruang kerjanya mengatakan, pergantian logogram Halal oleh BPJPH tidak perlu dipolemikkan lagi, sebab inti substansinya sama.

” Tidak perlu menjadi polemik dimasyarakat, intinya substansi dari logo tersebut sama yaitu untuk mendapatkan jaminan produk halal, ini paling utama bagi pelaku-pelaku usaha, ” Tandasnya.

Sejak dipublis logo Halal yang baru di awal Maret 2022 lalu, untuk di Wilayah Maluku Utara sosialisasi belum dilakukan secara luas kepada masyarakat.

“Sosialisasi secara masif dan massal belum, namun secara door to door kita sudah lakukan, bahkan kemarin sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sekitar 18 pelaku usaha, tinggal dukungan semua pihak terutama pemda setempat untuk membantu berupa fasilitas proses izin sertifikasi halal terutama pelaku usaha kecil, ” Ujar Sarbin.

Terkait logogram Halal yang lama masih beredar di masyarakat, dan masih bisa berlaku, jelas Sarbin.

“Logo lama masih bisa dipakai, jangka waktu kan 5 tahun jadi tidak masalah. Saya kira pemerintah cukup arif dan bijaksana melakukan perubahan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat, karena kita nanti akan memasuki pasar bebas maka label halal setiap produk pelaku usaha wajib dicantumkan, ” imbuhnya.

Sesuai dengan keterangan Kepala BPJPH Kementerian Agama RI, Muhammad Aqil Irham bahwa logo lama yang masih dipakai agar stoknya dihabiskan, setelah habis pelaku usaha harus menyesuaikan pencantuman label halal yang baru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha yang dalam masa transisi pelaksanaan sertifikat halal dari yang sebelumnya sukarela menjadi wajib.

Perlu diketahui ketetapan pencantuman logo baru ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPJPH Pusat Nomor. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksana amanat pasal 37 UU Nomor. 33 Tahun 2014. (Yoen)

Artikel Penjelasan Kanwil Kemenag Maluku Utara Soal Perubahan Logo Halal pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.