Rencana ini mencakup pemisahan wilayah dari kabupaten dan kota yang sudah ada, dengan harapan dapat memberikan akses layanan publik yang lebih dekat dan efisien bagi masyarakat. Meski demikian, wacana ini memunculkan berbagai tantangan, termasuk kesiapan infrastruktur dan alokasi anggaran.

Berikut Daftar 12 Calon DOB Maluku Utara

1. Kabupaten Galela Loloda
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara, dengan ibu kota di Kecamatan Galela. Luas wilayah 888 km², penduduk sekitar 57.000 jiwa.
2. Kabupaten Kaoraya
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara, ibu kota di Kecamatan Kao. Luas wilayah 16.667 km², penduduk sekitar 55.000 jiwa.
3. Kota Sofifi
Pemekaran dari Kota Tidore Kepulauan. Sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi memiliki luas 332 km² dan penduduk sekitar 21.000 jiwa.
4. Kabupaten Wasile
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur, dengan ibu kota di Kecamatan Wasile. Luas wilayah 2.854 km², penduduk sekitar 50.000 jiwa.
5. Kabupaten Patani Gebe Kepulauan
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah, dengan luas wilayah 908 km² dan penduduk 27.000 jiwa
6. Kabupaten Makian Kayoa
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 271 km², penduduk 35.000 jiwa.
7. Kabupaten Kasiruta Mandioli
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 812 km², penduduk 30.000 jiwa.
8. Kota Bacan
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 1.981 km², penduduk 88.000 jiwa.
9. Kabupaten Ganer Raya
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 2.518 km², penduduk 42.000 jiwa.
10. Kabupaten Kepulauan Obi
Pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah 348 km², penduduk 53.000 jiwa.
11. Kabupaten Mangoli Raya
Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula, luas wilayah 3.624 km², penduduk 41.000 jiwa.
12. Kota Sanana
Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula, luas wilayah 467 km², penduduk 41.000 jiwa.

Potensi dan Tantangan Pemekaran
Pemekaran ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah yang selama ini minim perhatian. Banyak calon DOB memiliki potensi besar, seperti kekayaan sumber daya alam di sektor perikanan, tambang, dan pertanian.
Namun, tantangan besar masih menghadang, seperti minimnya infrastruktur dasar, terbatasnya alokasi anggaran, dan kapasitas pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan untuk mengelola wilayah baru ini.
“Pemekaran bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan. Namun, kesiapan infrastruktur dan pengelolaan yang matang harus menjadi prioritas utama,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk memastikan proses pemekaran ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan rencana yang matang dan implementasi yang tepat, pemekaran wilayah di Maluku Utara dapat menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. (*)

Artikel Menilik Rencana Pemekaran 12 Kabupaten dan Kota di Maluku Utara pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.