Dalam pertemuan tersebut, Helmi menyampaikan bahwa dari total 341 usulan DOB yang diterima Kementerian Dalam Negeri, hanya 36 yang diusulkan menjadi kota baru—dan Kota Bacan belum termasuk dalam daftar tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Halsel.

“Bacan memang belum masuk dalam daftar 36 usulan kota baru. Namun, secara dokumen dan proses administratif, kami sudah sangat siap sejak 2011,” ujar Helmi.

Ia menambahkan, Pemkab Halsel telah menyusun naskah akademik bersama tim ahli dari Universitas Indonesia untuk memperkuat argumentasi usulan DOB tersebut. Bahkan dokumen-dokumen pendukung telah dibahas di tingkat paripurna kabupaten, provinsi, hingga diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.

Moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 menjadi salah satu kendala utama. Namun demikian, dengan adanya sinyal pembukaan moratorium terbatas, Pemkab Halsel berencana kembali mendorong usulan pemekaran tiga wilayah tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komite Perjuangan DOB, Husen Said, menyambut baik komitmen Pemkab Halsel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengawal proses politik dan administratif pemekaran wilayah.

“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar menindaklanjuti ini secara serius. Semua syarat teknis dan kajian sudah lengkap sejak lama, tinggal bagaimana kita mendorong agar pusat memberikan perhatian,” tegas Husen.

Upaya ini dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Halmahera Selatan yang sangat luas secara geografis.(*)

Artikel Pemkab Halsel Siap Kawal Usulan DOB Kota Bacan, Obi, dan Gane pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.