“Sebanyak 1.889 jemaah mengawali keberangkatan dari Madinah menuju Makkah untuk umrah wajib,” ungkap Kepala Seksi Layanan Kepulangan dan Kedatangan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Edayanti Dasril dalam keterangannya di Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

“Mereka terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter), masing-masing kloter pertama Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 01), Solo (SOC 01), Makassar (UPG 01), Aceh (BTJ 01), dan Kualanamu/Medan (KNO 01),” lanjut Edayanti seperti dilansir dari akun kemenag.

Dijelaskan Edayanti, dalam perjalanan menuju Makkah, Jemaah haji akan terlebih dahulu mengambil miqat makani (tempat) untuk berihram di Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali.

“Jemaah akan menempuh perjalanan kurang lebih 450 km dari Medinah ke Mekkah dan waktu sekitar lima jam,” katanya.

Ia mengatakakan, bus yang akan membawa Jemaah ke Makkah hanya berhenti di Bir Ali selama 30 menit. Karenanya, diimbau kepada jemaah telah mengenakan ihram sejak di pemondokan masing-masing.

“Bagi jemaah lansia, tidak perlu turun dari bus saat di Bir Ali. Nanti akan ada petugas yang akan menghampiri dan membimbing Jemaah untuk berihram,” harapnya.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga tanggal 31 Mei 2023, pukul 24.00 WIB, jemaah dan petugas yang sudah tiba di Kota Madinah berjumlah 47.775 orang atau 124 kelompok terbang.

“Jemaah yang wafat berjumlah 8 orang. Jemaah wafat disalatjenazahkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Baqi. Sesuai ketentuan, jemaah yang wafat akan dibadalhajikan,” terang Edayanti.

Sejalan pendorongan jemaah dari Madinah, lanjut Edayanti, petugas haji Daerah Kerja Mekkah telah siap menyambut dan melayani para tamu Allah menjalani ibadah.

“Pemondokan, berbagai fasilitas ramah lansia, dan dan fasilitas pendukung bagi lansia dan disabilitas sudah dicek kesiapaannya, seperti kursi tambahan di bawah shower dan handrail (pegangan tangan) di kamar mandi,” katanya.

“Bahkan, di beberapa hotel disiapkan juga tombol dan lampu darurat untuk para disabilitas dan lansia,” tutupnya. (*)

Artikel Sudah 8 Jemaah Yang Wafat, Mulai 1 Juni JCH 5 Kloter Mulai Menuju ke Mekkah pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Hal ini disampaikan dr. Wirda Albaar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate kepada HALMAHERAnews Senin, (13/03).

Wirda menjelaskan perihal tahapan pemeriksaan kesehatan bagi para JCH Kota Ternate yang telah dimulai sejak 06 Maret lalu.

“Pemeriksaan kesehatan jamaah itu sejak 6 maret kemarin, ini jamaah haji yang sudah lunas tunda sejak 2021 lalu. Ini merupakan kewajiban kita sebagai tenaga medis, lakukan pemeriksaan intens sesuai jadwal yang telah kita sampaikan ke calon haji ini”, tuturnya.

Lanjut Wirda, jumlah JCH tahun ini ada 268 orang namun karena belum ada rilis dari Kemenag RI maka nama yang diterima ini merupakan jamaah yang lunas tunda. 142 orang ini mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan selama 2 minggu, setiap harinya diperiksa dengan intens dan dilakukan melalui satu pintu yakni dipusatkan di RSUD Kota Ternate.

Terkait tahapan pemeriksaan kesehatan haji sendiri kata Wirda, ada beberapa tahapan diantaranya pemeriksaan fisik oleh dokter umum, pemeriksaan jantung, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan mental dan pemeriksaan radiologi fototorak, jelas Wirda.

Pada Minggu kemarin, RSUD juga sudah lakukan pemeriksaan kebugaran kepada 142 JCH yang dipusatkan di Asrama Haji Transit Ternate. Selain itu lanjutnya, JCH semuanya harus mengikuti anjuran dari pihak kesehatan sehingga persiapan keberangkatan akan berjalan sesuai yang diharapkan.

Terkait dengan gangguan kesehatan para jamaah ini kata Wirda, keluhan paling banyak ada pada gangguan kesehatan hipertensi dan diabetes. Dua keluhan ini paling banyak ditemukan di pasien Kota Ternate.

Ia berharap agar JCH ini dapat intens melakukan pemeriksaan sehingga dengan waktu yang singkat ini pihak kesehatan bisa maksimal dan rutin mengobati pasien jamaah yang mengalami gangguan tersebut, apalagi tahun ini ada sejumlah jamaah lansia yang ikut. Ini menjadi sebuah tanggungjawab tenaga medis sehingga keluhan tersebut bisa diatasi.

Untuk stok obat-obatan sendiri, diakui Wirda pihak kesehatan sudah siapkan obat-obatan khusus untuk menangani pemeriksaan kesehatan para JCH. Untuk tahapan dua nantinya dilakukan dipertengahan ramadhan.

Sementara itu, JCH yang tersisa, pihak kesehatan masih menunggu nama-nama yang akan dirilis pusat.

“Kami berharap secepatnya nama-nama tersebut sebanyak 128 dirilis, agar kami bisa mengantisipasi keluhan yang ada. Sebagian jamaah juga merupakan pasien titipan untuk melakukan pemeriksaan seperti dari Sula, Tobelo dan beberapa kabupaten lainnya”, ujarnya. (yUn)

Artikel 142 JCH Asal Kota Ternate Sudah Ikuti Pemeriksaan Kesehatan, Didominasi Gangguan Hipertensi dan Diabetes pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Pada Keputususan Menteri Agama (KMA) yang ditandatangani Menag tertanggal 13 Februari 2023 ini ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 1444 H berjumlah 221.000, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.

“KMA tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/2023 M sudah terbit. KMA ini akan jadi pedoman seluruh jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus dalam melakukan finalisasi penyediaan layanan jemaah haji Indonesia,” jelas Menag di Jakarta, pada Kamis (23/2/2023). seperti dirilis laman resmi kemenag.

Keputusan ini lanjut Menag, menetapkan bahwa kuota haji reguler terdiri atas 190.897 kuota jemaah haji reguler tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lanjut usia, 685 kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan 1.572 kuota petugas haji daerah. Kuota Petugas Haji Daerah ditetapkan paling banyak tiga orang untuk satu kelompok terbang (Kloter).

“Bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota,” ujar Menag.

“Apabila sampai penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih ada sisa kuota jemaah haji reguler, kuota prioritas lansia, kuota petugas pembimbing ibadah haji dari KBIHU, dan kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya,” jelasnya.

Bila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan BPIH, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi.

Sementara untuk kuota haji khusus, kata Gus Men, terdiri atas 16.305 kuota jemaah haji khusus dan 1.375 kuota petugas haji khusus. Apabila sampai penutupan pelunasan masih terdapat sisa kuota jemaah haji khusus dan petugas haji khusus, maka kuota tersebut akan digunakan untuk jemaah haji khusus berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya yang siap berangkat.

“Jemaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M yang tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada tahun 1443 H/2022 M diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M sepanjang kuota haji tersedia,” jelasnya lagi.

Berikut ini sebaran daftar kuota haji reguler tiap provinsi tahun 1444 H/ 2023 M :
1. Aceh: 4.378
2. Sumatera Utara: 8.328
3. Sumatera Barat: 4.613
4. Riau: 5.047
5. Jambi: 2.909

6. Sumatera Selatan: 7.012
7. Bengkulu: 1.636
8. Lampung: 7.050
9. DKI Jakarta: 7.926
10. Jawa Barat: 38.723

11. Jawa Tengah: 30.377
12. DI Yogyakarta: 3.147
13. Jawa Timur: 35.152
14. Bali: 698
15. NTB: 4.499

16. NTT: 668
17. Kalimantan Barat: 2.519
18. Kalimantan Tengah: 1.612
19. Kalimantan Selatan: 3.818
20. Kalimantan Timur: 2.586

21. Sulawesi Utara: 713
22. Sulawesi Tengah: 1.993
23. Sulawesi Selatan: 7.272
24. Sulawesi Tenggara: 2.019
25. Maluku: 1.086

26. Papua: 1.076
27. Bangka Belitung: 1.065
28. Banten: 9.461
29. Gorontalo: 978
30. Maluku Utara: 1.076

31. Kepulauan Riau: 1.291
32. Sulawesi Barat: 1.453
33. Papua Barat: 723
34. Kalimantan Utara: 416. (*)

Artikel Pemerintah Tetapkan Kuota Haji 1444 H, Ini Sebaran Tiap Daerahnya pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Usulan ini disampaikan langsung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.

Dibanding tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp 514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).

Menurut Menag, BPIH 2022 sebesar Rp 98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 39.886.009,00 (40,54 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 58.493.012,09 (59,46 persen). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 29.700.175,11 (30 persen).

Kepada Jemaah, dibebankan langsung digunakan untuk membayar komponens sebagai berikut :

1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,-

2) Akomodasi Makkah Rp 18.768.000,-

3) Akomodasi Madinah Rp 5.601.84.-

4) Living Cost Rp 4.080.000.-

5) Visa Rp 1.224.000.- dan

6) Paket Layanan Masyair Rp 5.540.109,60,-

“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” tegas Menag di DPR, Kamis (19/1/2023), dikutip dari laman resmi Kemenag.

Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut, ujar Menag lagi, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Menurutnya, pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” terang Menag.

“Selain untuk menjaga itu (BPKH), yang kedua ini juga soal istitha’ah, kemampuan menjalankan ibadah. Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” lanjutnya.

Setelah menyampaikan usulan, kata Menag, Kemenag selanjutnya akan menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR. “Ini baru usulan, berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja,” tutupnya. (*)

Artikel Rerata Biaya Perjalanan Haji 2023 Diusulkan Rp 69 Juta Per Jemaah Haji, Ini Rinciannya pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.