Sultan Ternate Hidayatullah Sjah dan Sultan Tidore Husain Sjah menyatakan keprihatinan mereka karena belakangan ini tanah adat diperebutkan untuk kepentingan investasi di bidang pertambangan.

Pasalnya, saat ini daratan Halmahera menjadi rebutan investor pertambangan yang berkeinginan mengelola kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya.

Di hadapan masyarakat Sultan Ternate Hidayatullah Sjah berpesan bahwa masyarakat adat yang tersebar di jazirah Moloku Kieraha,  untuk tetap bersama-sama menjaga eksistensi status dan hak kelola tanah untuk kemakmuran rakyat.

“Investasi di Malut harus menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat, mampu selamatkan generasi 30 – 50 tahun ke depan, sehingga Kesultanan Ternate bakal membuat suatu keputusan untuk disampaikan ke Presiden, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota dan khususnya di wilayah Kesultanan Ternate, bahwa seluruh tanah adat tidak boleh lagi diperjualbelikan,” Ujar Sultan Ternate.

Menurutnya, sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia ini, karena Kesultanan Ternate telah berdiri sejak 800 tahun lalu, Kesultanan akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk pembibitan pohon untuk pengelolaan tanah adat tidak jadi sumber konflik akibat tambang. Meski demikian, Sultan menyadari bahwa Malut juga butuh investasi dari luar untuk pembangunan ekonomi, namun pengelolaannya bukan dengan memiliki lahan.

“Kami akan sediakan lahan 40 hektare, bikin pembibitan dan bibit diberikan secara gratis kepada petani. Dan untuk investor cukup dengan kontrak kerja sama. Jadi mau kelola 50 tahun, 100 tahun, silahkan, tetapi tidak menjadi hak milik, karena lahan itu demi generasi mendatang,” Pintahnya.

Sangat tidak manusiawi, lanjut Sultan, bila generasi mendatang memikul beban berat akibat dari kebijakan generasi hari ini dan Kesultanan pernah salah urus masalah tanah di Morotai, di sana tanahnya hanya dibayar Rp1.000 per hektare untuk investor. Kondisi tersebut tidak boleh terjadi di Galela, Halmahera, ujarnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh pihak Kesultanan Tidore. Sultan Tidore Husain Sjah secara tegas meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap seluruh masyarakat adat di jazirah Moloku Kie Raha, karena setiap anak yang lahir di Malut punya ikatan dengan adat istiadat.  Dirinya menyatakan, empat kesultanan di Malut ini lebih tua dari peradaban yang ada di Indonesia, sehingga tanah adat dan tali persaudaraan yang telah dipupuk selama ini harus tetap dipertahankan.

Husain melanjutkan, Kampung Igobula di Pulau Halmahera ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Ternate dan Tidore, karena dari sisi historis, terdapat seorang wanita bernama Boki Bobola yang dinikahi salah satu pangeran dari Tidore dan alah satu keturunannya dibawa ke Tidore dan dipercayakan menjadi Gimalaha hingga imam masjid Sigi Kolano.

Bahkan di perkampungan Soakonora Galela, Sultan Husain bilang, berasal dari Tidore, lantas berhijrah ke Ternate hingga ke Igobula, dan kembali berkhidmat di Tidore dan ini adalah ikatan kekeluargaan antara satu dengan yang lain.

“Ternate dan Tidore itu bersaudara, sehingga momentum kali ini sangat berharga, karena pertemukan dua orang sultan sekaligus, bahkan belum pernah terjadi dan peristiwa ini bisa menjadi sebuah catatan sejarah untuk dikenang oleh warga Igobula,” Tutup Husain Sjah. (Red)

Artikel Dua Sultan Bertemu di Kampung Igobula, Sama-sama Prihatin Tanah Adat diperebutkan untuk Investasi pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Tanah dan Air yang dibawa Gubernur adalah Dua Kilogram tanah dan Satu Liter Air yang merupakan penyatuan Empat sumber tanah dan Empat sumber air yang diambil dari Empat wilayah Kesultanan yakni Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Rahwan K Suamba melalui rilisnya menjelaskan bahwa Sumber Tanah dari Kesultanan Ternate yang direkomendasikan oleh Sultan Ternate Hidayat Syah diambil di Jere Kulaba/kuburan para pendahulu kesultanan Ternate. Alasan yang diperoleh dari kesultanan karena tanah tersebut adalah tanah leluhur.

Dari Kesultanan Tidore, Hale Koroho Limau Duko yang berati Tanah Kramat pulau Tidore yang Salah satunya adalah tanah dimana Karaton Kesultanan Tidore Didirikan dan atas rekomendasi sultan Tidore Husain Alting syah.

Rahwan menambahkan, Pemerintah provinsi mengambil tanah yang diberkati untuk dibawa ke lokasi IKN oleh bapak Gubernur Maluku Utara.

Sementara Tanah yang diizinkan untuk dibawa gubernur adalah tanah yang disiapkan oleh pihak kesutakan Bacan yang diambil di Jere/Makam Para Sultan Bacan yang lokasinya melekat dengan bangunan Masjid Sultan Bacan.

Sedangkan, lanjut Karo Adpim, Tanah yang diambil di Wilayah Kesultanan Jailolo merupakan tanah berberkah yang diambil di sekitar keraton Kesultanan Jailolo.

Begitu pula sumber Air yang dikemas dalam anyaman bambu merupakan penggabungan Empat sumber mata air. Untuk air dari kesultanan Ternate diambil dari Air Sentosa depan kedaton Ternate yang dalam sejarah merupakan sumber air yang pernah digunakan tujuh putri yang turun dari kayangan sebagai tempat permandian.

Untuk sumber mata Air dari kesultanan Tidore, di ambil dari Kadaton kesultanan Tidore, yang berasal dari Puncak Gunung Tidore (Kue Matubu). Pengambilan air ini dengan sebuah ritual-ritual dg nama (Ake Dango) Ritual ini adalah ritual do’a yang dilakukan setiap tahun oleh kelompok 5 Marga di kampung Gurabunga.

Rahwan bilang lagi, Untuk Air dari kesultanan Bacan, diambil di Masjid Sultan Bacan tepatnya di Bak Air Wudhu yang usianya sudah beberapa Abad. Selain sebagai salah satu sumber berkah masyarakat Bacan, Air ini juga memiliki Rasa yang Khas dan sama dengan Air zam-zam di Makkatul Mukarramah.

Dan, sumber Air dari kesultanan jailolo juga diambil di tempat widu kesutanan jailolo yang digunakan sejak dulu kala.(Red)

Artikel Tanah dan Air yang Dibawa Gubernur Malut ke IKN, Ini Asal Usulnya pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.