Langkah senyap ini menimbulkan pertanyaan besar: apa urgensi perjalanan itu di saat pembahasan APBD memasuki tahap paling krusial, dan publik tengah menunggu arah belanja daerah untuk tahun depan?

Hingga berita ini diturunkan, baik pimpinan DPRD maupun Sekretariat Dewan (Sekwan) belum memberikan penjelasan resmi. Upaya konfirmasi wartawan kepada sejumlah anggota Banggar hanya berakhir pada tanda baca biru di pesan WhatsApp — dibaca, tapi tak dijawab.

Yang justru muncul adalah unggahan di media sosial milik salah satu anggota dewan. Dalam foto itu, tampak latar Masjid Agung Trans Studio, Bandung, lokasi yang berdekatan dengan hotel mewah The Trans Luxury. Bukan rahasia, hotel tersebut kerap menjadi tempat menginap rombongan pejabat daerah saat melakukan perjalanan dinas.

Ironisnya, kepergian para anggota Banggar terjadi bersamaan dengan agenda penting: presentasi tim ahli Universitas Khairun (Unkhair) Ternate terkait kajian keuangan daerah. Kajian ini menjadi pijakan utama penyusunan APBD 2026, terutama strategi menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Sumber internal di lingkungan Sekretariat DPRD menyebutkan, seharusnya pembahasan lanjutan antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan berlangsung pekan ini. Namun agenda itu mandek karena sebagian anggota belum kembali dari luar daerah.

“Seharusnya pembahasan sudah masuk tahap finalisasi. Tapi ya, sebagian pimpinan Banggar lagi tidak di tempat,” ujar sumber yang meminta namanya tidak disebutkan.

Absennya transparansi DPRD menimbulkan kecurigaan publik. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Maluku Utara, Syaiful, menyebut tindakan menutup agenda perjalanan sebagai bentuk pelecehan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.

“Kalau memang itu perjalanan resmi, publik berhak tahu jadwal, tujuan, dan hasilnya. Tapi kalau ditutup-tutupi, itu sudah melanggar semangat keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD justru seharusnya menjadi contoh tata kelola yang terbuka di tengah tekanan fiskal dan menurunnya pendapatan daerah. “Kita bicara soal uang rakyat. Setiap rupiah yang mereka belanjakan wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat DPRD 2025, total anggaran perjalanan dinas DPRD Ternate mencapai Rp12,8 miliar. Dari jumlah itu, Rp3,95 miliar digunakan untuk perjalanan dinas tetap, sedangkan Rp8,9 miliar untuk perjalanan dinas biasa — meliputi rapat, seminar, dan kunjungan kerja.

Rata-rata, setiap anggota dewan menikmati alokasi lebih dari Rp400 juta per tahun hanya untuk perjalanan. Belum termasuk perjalanan dalam kota senilai Rp102 juta, bimbingan teknis Rp300 juta, serta sewa transportasi dan gedung pertemuan sebesar Rp847 juta.

Salah satu sumber internal DPRD mengakui bahwa setiap kunjungan luar kota bisa membawa “paket lengkap” berupa uang saku hingga Rp20 juta per orang, di luar tunjangan bulanan sekitar Rp45 juta.

“Selalu ada alasan pembelajaran atau studi banding, tapi publik tidak pernah tahu hasilnya apa,” katanya.

Akademisi kebijakan publik, Muamil Sunan, menilai arah kebijakan anggaran Ternate semestinya berpihak pada pengurangan kesenjangan sosial, bukan sekadar mengakomodasi perjalanan pejabat.

“Misi Ternate Berkeadilan itu bukan slogan. Seharusnya pemerintah dan DPRD fokus memperbesar porsi anggaran untuk wilayah BaHiM (Batang Dua, Hiri, Moti), bukan menghabiskan dana untuk perjalanan dinas yang tak jelas output-nya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti hilangnya pagu bantuan sosial Rp1,4 miliar dalam draft RAPBD 2026. “Bansos itu instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tidak ada alasan menghapusnya,” tegasnya.

Fungsi utama DPRD adalah pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Namun, ketika lembaga ini menutup informasi publik dan meninggalkan agenda penting pembahasan APBD demi perjalanan ke luar daerah, publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang mereka wakili?

Dalam kondisi fiskal yang kian terbatas akibat pemangkasan TKD, setiap kegiatan harus bernilai manfaat langsung bagi masyarakat. Sayangnya, transparansi justru menjadi barang langka di lembaga yang seharusnya paling menjaganya.

Tanpa keterbukaan dan akuntabilitas, perjalanan dinas yang dibiayai miliaran rupiah ini tak lebih dari sekadar pelesiran dengan label resmi. (yUn/rd).

Artikel APBD Dibahas, Dewan Menghilang: Jejak Kunker Mewah di Tengah Krisis Daerah pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Halmahera News, salah satu agenda kunjungan Gibran di Maluku Utara yakni meninjau Sekolah Rakyat dan Pasar Rakyat (Pasar Gamalama) di Kota Ternate.

Sementara itu, pihak Kesultanan Ternate mengungkapkan, kedatangan Wapres juga dijadwalkan dalam rangka peresmian Festival Legu Tara No Ate, yang akan dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Kelurahan Mangga Dua, pada Kamis mendatang.

“Pihak panitia sudah berkoordinasi dengan protokoler Wapres. Insya Allah beliau akan hadir langsung membuka Festival Legu Tara No Ate tahun ini,” ujar Syarif Abdullah dari pihak Kesultanan Ternate kepada awak media.

Namun di sisi lain, beredar pula jadwal kedatangan resmi Wapres yang menyebutkan agenda kunjungan hanya mencakup peninjauan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 26 Wasaha Bahagia dan Pasar Gamalama Ternate, setibanya dari Ambon sekitar pukul 14.30 WIT.

Usai melaksanakan kunjungan tersebut, Wapres dijadwalkan beristirahat di hotel dan kemudian bertolak kembali ke Jakarta pada Kamis pagi.

Salah satu panitia mengungkapkan bahwa jadwal kedatangan dan kegiatan Wapres masih bersifat tentatif dan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, tergantung situasi dan keputusan dari pihak protokoler kepresidenan.

Festival Legu Tara No Ate sendiri merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Ternate, termasuk budaya, kuliner, serta pertunjukan tarian tradisional.

Syarif menegaskan, panitia dan pihak Kesultanan Ternate telah menyiapkan seluruh rangkaian acara dengan matang menyambut kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut. (yUn)

Artikel Wapres Dijadwalkan Kunjungi Maluku Utara Rabu Besok, Ini Agendanya pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Reses ini dijadwalkan sejak 16 Desember sampai dengan 20 Desember 2022.

Komisi yang mempunyai ruang lingkup di bidang Keuangan dan Perbankan  dan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ini melakukan reses di Maluku Utara sejak 16 Desember sampai dengan 20 Desember 2022.

Selain 9 Anggota dari komisi XI DPR RI sebagai Pimpinan Komisi dan anggota, juga diikuti oleh kalangan perbankan (Bank Himbara) selaku mitra kerja komisi XI DPR RI dan jasa keuangan lainnya, OJK, BI, Jamkrindo, Bea Cukai, Kanwil Pajak serta dari Pemerintah Daerah Maluku Utara dan tamu undangan lainnya.

Salah satu mitra kerja komisi XI DPR RI yakni PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang juga ikut menghadiri kunjungan kerja Reses tersebut adalah Pemimpin BNI Wilayah 11 Suluttenggomalut, Lodewyck Z.S. Pattihahuan. Kepada Media ini Lodewyck mengatakan Pihaknya juga mengikuti kunjungan kerja dari DPR RI ini karena ini adalah kesempatan berinteraksi dengan para wakil rakyat, terlebih pada komisi yang membidangi keuangan dan perbankan.

BNI selaku anggota Bank Himbara juga berkesempatan memberikan cindramata yang terbuat dari Besi putih, Pala dan Cengkeh yang merupakan produk UMKM khas Maluku Utara. Cindramata diberikan oleh Pemimpin BNI Wilayah 11 Manado kepada Anggota Komisi XI DPR RI.

Rully, sapaan Lodewyck Z.S. Pattihahuan menambahkan, karena di Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dan pada umumnya diketahui memiliki potensi di bidang pertambangan, selain itu pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Maluku Utara sudah mulai baik.

Untuk diketahui, Pemimpin BNI Wilayah 11 Suluttenggomalut juga pada kamis (15/12/2022) mengunjungi dan melakukan silaturahmi dengan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan diterima langsung oleh Walikota Tidore Kepulauan Capt, H.Ali Ibrahim dikediaman Walikota. (NR)

Artikel Selaku Mitra Kerja, Pemimpin BNI Wilayah 11 Manado Hadiri Agenda Reses Komisi XI  DPRI RI Di Maluku Utara pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.