Kunker tim dengan beberapa Organinsasi Perangkat Daerah (OPD) ke Provinsi Sultra dipimpin langsung sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir yang merupakan tindaklanjut atas arahan Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanyakan mengenai bagaimana pengelolaan pertambangan yang baik.

Presiden Jokowi kemudian merespon pertanyaan Gubernur tersebut dengan menyarankan agar Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sultra untuk mempelajari banyak hal di sana.

Sekretaris Daerah, Samsuddin Abdul Kadir menjelaskan, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sultra memiliki karekteristik yang sama yakni sama-sama sebagai daerah kepulauan dan juga punya potensi sumber daya alam yang sama, yaitu pertambangan.

Menurut Sekprov Provinsi Sultra ini sudah cukup pengalaman berkecimpung dengan pertambangan besar. Olehnya itu, sebagai daerah penghasil tambang tentu masyarakat sangat memgharapkan apa yang kita dapatkan.

Diirinya mengatakan, kemampuan Sulawesi Tenggara yang telah mendirikan BUMD dinilai sebagai langkah perubahan memajukan daerah.

Itu sebabnya, pihaknya sangat tertarik sehingga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sultra agar dapat memperoleh informasi terutama bagaimana proses pendirian sampai dengan proses KSO yang sudah dilaksankan di Sulawesi Tenggara ini.

“Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru bagi kami untuk diterapkan di Maluku Utara. harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Plh Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio menyampaikan terima kasih kepada Pemda Malut yang telah berkunjung di Sultra. Saat ini Pengelolaan pertambangan di Sultra bisa dikatakan berhasil

“Terkait dengan investasi pertambangan secara nasional, kita sudah berada pada 10 besar, saya kira ini tempat yang tepat untuk kita sama-sama belajar”. Pungkasnya.

Rapat pertemuan yang dipimpin Sekda Malut, Plh Sekda Sultra dan Asisten II gubernur Sultra menghasilkan kesimpulan pada beberapa hal yang nantinya akan didalami untuk diterapkan di Maluku Utara.

Pertama, BUMD sudah harus memiliki KSO dengan pihak pertambangan. Kedua, BUMD harus memperluas ladang usaha dengan memperbanyak menjalin mitra bisinis. Ketiga, terkait Penarikan pajak kendaraan berbasis online sebagaimana yang telah digunakan provinsi Sultra.

Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Investasi yang dilakukan Dinas PTSP agar izin pertambangan semakin cepat dan mudah dan juga aspek-aspek yang lain semisal kehutanan dan DLH yang nantinya dilanjutkan pembahasannya secara teknis dengan dinas terkait serta regulasi yang bakal disusun upaya memajukan BUMD agar percepatan perekonomian tumbuh. (Red)

Artikel Sekprov Pimpin Kunker ke Provinsi Sultra, Hasilnya Akan Diterapkan di Maluku Utara pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.