Setiap harinya, berton-ton sampah dihasilkan oleh aktivitas masyarakat. Namun ironisnya, kota yang menjadi pusat pemerintahan provinsi ini belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang layak. Akibatnya, sampah kerap dibuang sembarangan — dari pinggir jalan, selokan sekolah, hingga ke sekitar pohon dan halaman rumah warga.

“Kalau kita simpan sampah terlalu lama di rumah, jadi bau. Akhirnya dibuang saja di tempat kosong, di jalan atau di dekat pohon. Tapi itu juga bukan solusi,” ujar salah satu warga Galala, saat ditemui Kamis (17/7).

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, apalagi mengingat status Sofifi sebagai ibukota provinsi. Warga menilai, seharusnya pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi.

“Kontribusi PAD dari Sofifi kepada Kota Tidore Kepulauan ini besar, masa pengelolaan sampah saja tidak bisa ditangani? Kami berharap pemerintah kota dan provinsi tidak saling lempar tanggung jawab,” tegas Ridwan, tokoh pemuda Sofifi.

Warga mendesak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menurunkan armada pengangkut sampah dan menyediakan TPA yang representatif. Mereka juga mengingatkan bahwa kehadiran kantor-kantor pemerintahan provinsi di Sofifi tidak seharusnya mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di sekitarnya.

“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal kesehatan dan citra ibukota,” tambah Ridwan.

Belum ada keterangan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore maupun Provinsi Maluku Utara terkait persoalan ini. Namun, warga berharap suara mereka segera didengar dan mendapat respon nyata, sebelum masalah lingkungan ini berkembang menjadi krisis yang lebih besar. (rd)

Artikel Krisis Sampah di Sofifi: Ibukota Provinsi Tanpa Armada dan TPA, Warga Buang Sampah ke Pinggir Jalan pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Dalam kunjungan pertamanya di KUA Kecamatan Tidore Utara, Cecep yang didampingi oleh istrinya, meninjau kondisi fisik bangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ia menyempatkan diri untuk melihat langsung proses pendaftaran nikah dan bimbingan perkawinan yang menjadi salah satu layanan utama KUA.

Cecep menekankan pentingnya peran ASN Kementerian Agama sebagai contoh di masyarakat, terutama dalam hal eksistensi dan integritas sebagai pegawai KUA. “KUA harus menjadi rumah moderasi beragama, termasuk menginstal deteksi dini terkait konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat,” ujar Cecep dalam sambutannya.

Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenag Maluku Utara, Hasbullah Tahir, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menyampaikan bahwa KUA Kecamatan Tidore Utara telah mencapai status sebagai KUA Revitalisasi. Status ini menunjukkan adanya peningkatan dalam sarana dan prasarana layanan keagamaan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Walaupun sudah berstatus revitalisasi, beberapa KUA masih kekurangan alat olah data, sehingga proses pelayanan belum maksimal, termasuk di KUA Tidore Utara,” jelas Hasbullah.

Dalam kesempatan yang sama, Irwan Parenrengi, salah satu penghulu di KUA Kecamatan Tidore Utara, menyampaikan permintaan maaf karena Kepala KUA tidak dapat hadir dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Ia juga berharap agar kekurangan fasilitas yang ada di KUA dapat segera dilengkapi, seiring dengan dilantiknya Direktur Bina KUA yang baru.

“Semoga alat olah data yang masih kurang dapat segera dilengkapi,” harap Irwan.

Setelah mengunjungi KUA Kecamatan Tidore Utara, Cecep beserta rombongan melanjutkan kunjungannya ke KUA Kecamatan Tidore Selatan dan KUA Kecamatan Tidore, untuk meninjau pelayanan dan infrastruktur di kedua kantor tersebut. (Red)

Artikel Kunjungi Tiga KUA di Tidore Kepulauan, Direktur Bina KUA Minta ASN Kemenag Lakukan Ini pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.