Wakil direktur Pulpend Malut Alimun Nasrun kepada media ini Kamis (7/4/2022), menyayangkan sikap walikota dan Kepala Dinas Pendidikan yang melakukan mutasi/pindah tugaskan dua kepsek tersebut menjadi Guru biasa. Alimun lalu menyebut dua kepsek itu yakin Kepsek SDN 27 Kota Ternate dan Kepsek SDN 40 Kota Ternate.

Langkah itu, kata Alimun harus di ambil Wali Kota Ternate M Tauhid agar terhindar sangsi dari Kementerian Pendidikan. Meskipun Sanksi tersebut sudah dikeluarkan lewat Surat Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Nomor 1962/C/DM.05.03/2022 perihal Tindak Lanjut Perubahan Status Kepsek Pelaksana PSP tertanggal 11 Maret 2022 yang ditujukan ke Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Alimun yang sementara ini melanjutkan studi magister pendidikan di UNJ ini, menjelaskan bahwa mengingat ketentuan pada Kemendikbud nomor: 371/2021 provinsi/kabupaten/kota yang melanggar dikenakan sangsi tidak diizinkan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah calon pelaksanaan program sekolah penggerak di angkatan berikutnya.

“Kalau sanksi ini diberikan kami mendesak juga walikota Ternate agar segera mencopot kepala dinas pendidikan Muslim Gani,” tegas Alimun.

Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pendidikan mestinya mengingatkan walikota soal Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh dua pihak. Pihak pertama adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, sedangkan untuk pihak kedua adalah masing-masing kepala daerah dalam hal ini walikota.

Karena itu Lanjut Alimun, didalamnya tertuang Keputusan Menteri Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak, Nota Kesepakatan terdapat paling sedikit 3 ruang lingkup yang harus disepakati yakni: Tidak melakukan rotasi perangkat pendidikan, Kesediaan alokasi anggaran daerah dan Pembentukan kebijakan daerah. (Adhy)

Artikel Pulpend Malut Desak Walikota Ternate Kembalikan Dua Kepsek Yang dimutasi pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.