Menurutnya, sejumlah peserta dengan nilai rendah, minim pengalaman, dan tidak memiliki kecakapan bahasa Arab justru dinyatakan lulus. Sebaliknya, peserta dengan nilai tinggi, kompetensi memadai, serta pengalaman lapangan yang kuat tidak diloloskan.

“Seleksi PHD melalui sistem CAT dan wawancara seharusnya menjadi instrumen untuk menjaring petugas yang profesional, berintegritas, dan kompeten,” kata Arwan, Sabtu (24/1).

Ia menegaskan, proses seleksi tidak boleh menjadi ruang kompromi kepentingan maupun pertimbangan non-teknis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
“Jika peserta yang tidak memiliki pengalaman lapangan dan tidak fasih bahasa Arab diluluskan, dampaknya bisa serius terhadap pendampingan jamaah haji,” ujarnya.

Arwan menilai kemampuan bahasa Arab dan pengalaman lapangan merupakan aspek krusial bagi petugas haji. Petugas harus mampu menangani situasi darurat, termasuk ketika jamaah sakit, tersesat, atau terpisah dari rombongan.

“Dalam situasi darurat, keselamatan jamaah sangat bergantung pada kecakapan petugas,” katanya.

Ia juga mendesak agar keputusan panitia seleksi dievaluasi secara menyeluruh jika terbukti meloloskan peserta yang tidak memenuhi kompetensi.

“Petugas haji bukan sekadar pendamping, tetapi pelayan jamaah yang mengemban amanah besar. Kesalahan kecil bisa berimplikasi serius,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Malut, Jabir Wahid, menyatakan bahwa proses seleksi telah dilakukan sesuai prosedur.

Namun, Jabir mengakui bahwa peserta dengan nilai tinggi yang tidak diluluskan memiliki pengalaman dan kemampuan pelayanan yang tidak diragukan.

“Yang bersangkutan memang memiliki kemampuan pelayanan yang baik. Namun, dalam hasil tes, dari jumlah peserta yang ikut, hanya dua orang dengan nilai tertinggi yang direkrut,” katanya. (Yun)

Artikel Akademisi IAIN Ternate Soroti Seleksi PHD Malut 2026 pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.