Aksi protes digelar oleh sejumlah elemen masyarakat dan organisasi pemuda di Ternate di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Uyata, Senin (22/12). Mereka menilai kondisi sejumlah ruas jalan nasional yang cepat rusak menjadi indikator kuat adanya masalah serius dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.

Koordinator aksi menyebut, dugaan penyimpangan tidak hanya menyasar kontraktor, tetapi juga menyeret pihak internal BPJN. Praktik yang dituding terjadi antara lain pengaturan proyek, dugaan mark-up anggaran, hingga lemahnya pengawasan teknis di lapangan.

“Banyak proyek baru selesai tapi kondisinya sudah rusak. Ini patut dipertanyakan ke mana anggaran besar itu mengalir,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Massa juga menyoroti kebijakan internal BPJN yang dinilai tidak transparan, termasuk dalam penunjukan pejabat teknis dan pelaksana proyek. Mereka menduga adanya hubungan tidak sehat antara oknum pejabat balai dengan pihak rekanan yang berulang kali memenangkan tender.

Selain berorasi di depan kantor BPJN Maluku Utara, massa mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan. Mereka meminta Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek jalan nasional di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPJN Maluku Utara terkait tudingan tersebut. Namun massa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah hukum yang jelas.

Bagi mereka, proyek jalan nasional bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut hak masyarakat atas infrastruktur yang layak dan aman, serta tanggung jawab negara dalam mengelola uang rakyat secara bersih.(rd)

Artikel Proyek Jalan Nasional di Malut Disoal, Nama Kepala BPJN Ikut Disorot pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.