Informasi yang dihimpun rri.co.id sebagaimana dikutip media ini, terungkap bahwa Lahette berasal dari Suku Sangir, kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Nusa Utara, yang merupakan rangkaian kepulauan antara Sulawesi dan Mindanao, Filipina bagian selatan.

Status kewarganegaraan Lahette terbongkar setelah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tobelo mengadakan kegiatan desa binaan yang melibatkan seluruh Kades hingga Camat se-Kabupaten Halmahera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara, Ignatius Purwanto, mengakui adanya informasi tentang WNA yang diangkat menjadi Kades tanpa memiliki paspor. “Itu kemarin sudah kita bicarakan dengan Tim Pora,” ujar Ignatius.

Ignatius menjelaskan bahwa secara keturunan, Lahette memiliki garis keturunan dari Indonesia melalui ayahnya. Namun, penerbitan KTP bukanlah kewenangan Imigrasi. “Kalau KTP itu urusan Dukcapil, yang pasti dia sampai sekarang belum memiliki paspor,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ignatius menyatakan bahwa Lahette sudah mengakui kesalahannya saat datang ke Imigrasi. Namun, keputusan terkait statusnya tidak bisa diambil sepihak tanpa komunikasi dengan pusat. “Masalahnya, karena yang bersangkutan sudah diangkat menjadi Kades dan mendapat gaji sekitar Rp3 juta,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Utara, Naftali Gita, juga mengakui baru mengetahui status kewarganegaraan Lahette. “Soal status, hari ini baru saya tahu,” katanya.

Menurut Naftali, sepengatahuannya, Lahette adalah WNI, meskipun suaminya memang berkewarganegaraan Filipina. “Kalau dia (Lahette) sepengatahuan kita semua adalah WNI, bahkan sejak pertama kali mencalonkan diri sebagai Kades,” jelasnya.

Naftali menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan laporan yang diterima. “Kita koordinasi dulu dengan Imigrasi dan Dukcapil untuk mendapatkan laporan yang pasti,” ujarnya.

Jika nantinya ditemukan bukti kuat bahwa Lahette adalah WNA, langkah sesuai aturan yang berlaku akan diambil. “Yang pasti, kalau dia memang bukan WNI tapi WNA, maka kita akan mengambil sikap sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.

Sementara kepala Dukcapil Halmahera Utara hingga saat ini belum memberikan tanggapan terlihat hal itu. (Red)

Artikel Astaga, WNA Jadi Kades Di Maluku Utara pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.