Dalam rapat tersebut, banyak hal teknis yang dibahas dan masukan yang disampaikan peserta dari Kabupaten Kota menjadi acuan bagi DKP Provinsi untuk menyatukan mensinkronkan pandangan terkait masalah Ilegal Fishing yang marak terjadi di laut Malut.

Rapat menghadirkan BAPPEDA, Lanal Kota Ternate, Kejaksaan Tinggi Negeri Ternate dan juga Polairud selaku mitra kerja dari DKP Malut. Banyak soalan yang terjadi di perairan Malut yang disampaikan dari beberapa Kabupaten seperti perwakilan Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Ternate.

Kepala Dinas DKP Malut, Abdullah Assagaf saat menyampaikan materinya mengatakan, persoalan DKP sangatlah kompleks. Kasua ilegal fishing, perizinan maupun kurangnya SDM dan pengawasan menjadi sebuah hal utama yang memerlukan kolaborasi, sinkronisasi semua stakeholder.

Saat ditemui awak media usai menyampaikan materi, Abdullah yang akrab disapa Aba ini menjelaskan, soal ilegal fishing yang terjadi di perairan Malut, kita masih akan terus melakukan upaya penanganannya.

“Pada kesempatan ini kita akan duduk bersama mensinergikan PP 11 tahun 2023 berkaitan dengan PIT (Penangkapan Ikan Terukur). Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan dengan evaluasi ditahun 2022 kemarin. Hari ini juga kita akan diskusikan dengan masukan dari kabupaten kota apa yang menjadi kendala mereka sehingga rapat ini bisa menghasilkan satu pandangan”, tutur Abdullah.

Abdullah juga mengatakan, DKP memiliki masalah yang sangat kompleks sehingga itu kita butuh sinergitas semua stakeholder. Kita menyadari kita masih banyak kekurangan seperti SDM, keterbatasan anggaran dan kita juga masih lemah dalam pengawasan.

“Terkait masalah pengawasan ini saya sudah banyak dengar keluhan dari para nelayan, dengan adanya keterbatasan anggaran dan SDM, saya mengambil sikap akan membuat SK Gubernur dengan satuan pengawas yang melibatkan kepala dinas se kabupaten kota, ini tujuan agar teman-teman semua dapat menjaga lingkungan. Nanti SK tersebut turunannya disusun kadis dimasing-masing wilayah oknum petugas pengawasan, jelasnya lagi.

Terkait potensi komoditi lainnya yang dimiliki daerah, Abdullah mengaku ada tiga komoditi unggulan yang menjadi potensi kita dan kita terus berupaya garap dan fokus peningkatan produksinya. Kita sudah usulkan komoditi yang kita punya.

“Kalau kita fokus satu program maka akan terlihat dampaknya, minimal saya bangun tiga dulu ditiga titik. Kita sudah punya program yang harus dikembangkan yakni udang paname, rumput laut dan tuna tongkol cakalang (TTC). Ternyata disini udang paname sangat dibutuhkan masyarakat karena sangat menjanjikan. In Sha Allah nanti kita akan melakukan penebaran perdana ditiga titik yakni Tidore, Bacan dan Halbar”, tuturnya.

Abdullah juga mengatakan komoditi unggulan seperti udang paname menjanjikan harga ekspor urutan pertama dan urutan kedua tuna untuk tingkat nasional, namun demikian untuk komoditi rumput lautpun harga pasarannya cukup bagus.

Soal SK Gubernur kata Abdullah, sementara digodok di Biro Hukum, ini adalah inisiatif saya dikarenakan maraknya ilegal fishing, SK ini bersifat sementara. Harapannya dengan adanya SK Gubernur nanti, maka bisa mengurangi masalah, intinya kita bisa duduk sama-sama buka regulasi dan masing-masing bisa mendapatkan keuntungan, karena jangan sampai kita tidur sementara dari sulawesi datang ambil hasil laut kita, tutupnya mengakhiri pembicaraan. (yUn)

Artikel Maraknya Ilegal Fishing, Ini Yang Dibahas DKP Malut Pada Rapat Teknis Internal pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.