Pasalnya, saat ini terdapat fakta siswa/i SD, SMP sampai SMA di Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara masih sulit mendapatkan hak dasar dan wajib yaitu buku wajib pembelajaran di sekolah seperti buku tematik dan lain-lain.

Hal ini diungkapan Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, Dr. Nurlaila Syarif pada kamis (12/5) berdasarkan pantauan dan laporan yang diterimanya.

Dikatakan Nulaila, selaku Anggota DPRD Kota Ternate pada komisi membindangi pendidikan, buku wajib pembelajaran yang seharusnya wajib disediakan sekolah dan dimiliki siswa/i semasa sekolah sesuai rasio jumlah siswa, faktanya harus dibeli, di download atau difoto copy oleh siswa, atau diarahkan sekolah untuk membeli buku pembelajaran tersebut dengan menunjuk distributor buku atau pengecer buku yang bekerjasama dengan pihak sekolah.

Dirinya sangat menyesalkan maraknya praktek semacam ini.

“Sangat menyedihkan, pantas saja index literasi Kota dan Provinsi Maluku Utara selalu berada di peringkat terakhir ke-4 dari sejumlah provinsi dan di era saat ini dimana instrumen anggaran yang sudah cukup besar untuk alokasi pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, ironis skali untuk mendapatkan buku wajib saja yang jelas-jelas ada anggaran BOS Reguler dari APBN, Bosda dari daerah, tidak semua siswa bisa belajar pake sendiri. Kasihan akhirnya orang tua harus keluarkan biaya beli buku senilai variatif mulai dari Rp 150 ribu sampai Rp 800 ribu, dan yang memprihatinkan adalah buku wajib atau tematik ini sulit juga didapatkan di toko buku, akhirnya anak-anak banyak yang tidak bisa belajar maksimal di sekolah maupun dirumah” Ujar Nurlaila.

Lebih lanjut menurut Nurlaela, Siswa/i yang tidak memiliki buku tematik seakan tersisihkan akhirnya orang tua jadi sasaran anak-anak merengek dan menangis di rumah karena kewajiban memiliki buku tematik, LKS yang seharusnya menjadi tangung jawab sekolah.

Nurlaela berharap , kepala daerah harus memberikan ketegasan pada Dinas Pendidikan, karena sesuai aturan perundangan dana BOS reguler itu ada karena jumlah peserta didik ada,

” Jadi dana itu untuk siswa pe kebutuhan disekolah, ini yang perlu dipahami terus diberikan sosialisasi Dana BOS dan BOSDA itu bukan tambahan pendapatan kepala sekolah atau bendahara”. Tegas Nurlaela lagi.

Dirinya menyampaikan agar orang tua siswa, masyarakat dan pihak sekolah juga harus tahu bahwa dalam Juknis itu jelas, misalkan di Pasal 20 dilarang sekolah menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan, sementara Pasal Pasal 24 Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, Tim BOS provinsi, Kabupaten/kota dilarang :

a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah

b. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOS Reguler;

c. Memengaruhi dan/atau memerintahkan Sekolah untuk melakukan pelanggaran ketentuan
penggunaan Dana BOS Reguler.

d. Menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOS Reguler.

Dirinya mengimbau jika pihak sekolah masih menerapkan praktek ini, pada tahun ajaran 2022/2023 pihaknya meminta dengan tegas agar Kepala Daerah mulai dari Gubernur sampai Bupati dan Wali kota, guna melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kewenangannya.

“Segera menginstruksikan Dinas Pendidikan, untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi melarang dengan keras dan tegas praktek penyimpangan tidak melakukan pengadaan buku sesuai anggaran BOS Reguler dan membiarkan siswa secara mandiri membeli buku wajib pembelajaran kurikulum merdeka, dan kami juga mengimbau semua pihak agar sama-sama melakukan pengawasan tidak takut melaporkan, jika masih ada sekolah yang tidak menyiapkan buku pembelajaran disekolah dan mengarahkan siswa untuk membeli buku, tolong laporkan ke kami”, tutup Nurlaela. (*)

Artikel Tingkat Literasi Masih Rendah, Nurlaela Syarif : Sekolah Wajib Siapkan Buku dan Dilarang Jual pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.