Ketua Umum MUI, M Anwar Iskandar, menjelaskan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban umat Islam untuk memastikan tercapainya kepemimpinan yang adil dan amanah. “Pemilihan kepala daerah adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan pemimpin yang mampu menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” ujar Anwar dalam pernyataannya yang diterima redaksi (22/11).

MUI juga mengingatkan umat Islam untuk menghindari praktik politik yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti suap, politik uang, korupsi, dan partisipasi dalam dinasti politik. Umat Islam diminta memilih calon pemimpin yang mampu menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebajikan.

Lebih lanjut, Anwar mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan meskipun ada perbedaan pilihan politik. “Meskipun kita berbeda pilihan, kita harus tetap menjaga persaudaraan dan harmoni di antara sesama,” kata Anwar.

MUI juga menyerukan kepada penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Ia meminta agar aparat penegak hukum bersikap netral dan menjaga kestabilan selama proses pemilu.

Sebagai penutup, MUI mengajak umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk berdoa bersama, memohon agar pemilu dapat berlangsung dengan damai, dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh bangsa. (*)

Artikel MUI Imbau Umat Islam Pilih Pemimpin Punya Kriteria Ini di Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Kepala Badan Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa pengelolaan haji secara mandiri belum dapat dilakukan pada tahun 2025. “Kami masih perlu waktu untuk mempersiapkan semua aspek yang diperlukan. Oleh karena itu, Kemenag akan tetap mengelola ibadah haji pada tahun 2025,” ungkap Irfan dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta.

Salah satu alasan utama di balik keputusan ini adalah perlunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam UU tersebut, diatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah tanggung jawab pemerintah melalui Kemenag, yang berarti Badan Haji tidak dapat mengambil alih sepenuhnya tanpa adanya perubahan legislasi.

“Pengelolaan haji memerlukan dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama untuk merevisi UU ini sambil terus melakukan persiapan untuk transisi yang lebih baik di tahun 2026,” tambah Irfan.

Keberlanjutan pengelolaan oleh Kemenag juga bertujuan untuk menjaga kualitas layanan haji bagi jamaah. Kemenag telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menyelenggarakan ibadah haji, sehingga dapat memberikan jaminan layanan yang lebih baik bagi jamaah.

Sementara itu, kalangan akademisi dan praktisi hukum menyatakan bahwa pembentukan Badan Haji dan Umrah tanpa revisi UU adalah langkah yang prematur. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan bahwa pengaturan mengenai haji harus ditetapkan dalam UU yang melibatkan persetujuan antara pemerintah dan DPR.

“Pembentukan badan ini seharusnya tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ada. Untuk mengatur lembaga baru, harus ada kesepakatan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” kata Herdiansyah. (Red)

Artikel Pengelolaan Haji dan Umrah Masih di Kemenag Hingga 2026, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Kapolres Taliabu, AKBP Totok Handpyono, mengungkapkan bahwa olah TKP ini dilakukan sesuai dengan surat permintaan dari Polres Taliabu dan berdasarkan surat perintah Kabuslabfor Bareskrim Polri serta Kabidlabfor Polda Sulut. “Pemeriksaan dilakukan secara teknis kriminalistik dengan berbagai metode, termasuk dokumentasi, penggambaran sketsa TKP, analisis, hingga pengambilan sampel barang bukti,” ujar Totok, Jumat (13/10).

Dari hasil penyelidikan, kapal ditemukan dalam keadaan terbelah dua dan tenggelam. Tim penyidik menggunakan alat berat berupa backhoe dan buldoser untuk menarik bangkai kapal ke daratan. Totok menjelaskan bahwa sejumlah sampel diambil dari sisa kebakaran, seperti abu fiber bodi kapal, material interior, dan barang-barang yang mudah terbakar lainnya. “Sampel-sampel ini akan diperiksa secara laboratoris untuk mengetahui penyebab kebakaran lebih lanjut,” tambahnya.

Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap tangki bahan bakar kapal. Tim penyidik mengambil sampel cairan dengan teknik swab dari bagian dalam tangki untuk memastikan apakah ada keterlibatan bahan mudah terbakar lain dalam insiden ini.

Totok juga menyebutkan bahwa dua unit genset ditemukan di bagian depan anjungan kapal. Genset dengan merk KOHL 11000 yang berfungsi untuk mendukung fasilitas kelistrikan sementara di kapal, seperti AC dan kulkas, diperiksa secara menyeluruh. Meskipun berada dekat dengan sumber kebakaran, kedua genset ditemukan dalam keadaan utuh dan tidak rusak.

Di sekitar dermaga, tim penyidik menemukan tiga jerigen berkapasitas 25 liter yang merupakan sisa dari pengisian bahan bakar. Jerigen ini juga diambil sampelnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, abu dari pakaian, handuk, dan kardus di sekitar dermaga turut diamankan untuk bahan analisis.

“Seluruh sampel yang ditemukan akan diperiksa di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Tali pengait speedboat yang meleleh akibat panasnya api juga menjadi bagian dari bukti yang diperiksa,” tutup Totok.

Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap secara detail penyebab kebakaran speedboat milik Benny Laos tersebut. (yUn)

Artikel Hasil Sementara Olah TKP Kebakaran Speedboat BL72, Polri Ungkap Sumber Ledakan dan Barang Bukti pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun menjelaskan bahwa Operasi Zebra 2024 akan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari, mulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Operasi Zebra Kie Raha 2024 menargetkan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang kerap memicu kecelakaan. Prioritas penindakan meliputi penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, kewajiban sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, pelanggaran melawan arus, serta pengendara di bawah umur. Selain itu, operasi juga fokus pada pelanggaran yang semakin marak, seperti penggunaan telepon genggam saat berkendara, melebihi batas kecepatan, serta berkendara di bawah pengaruh alkohol atau narkoba.

Wakapolda menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. “Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Indonesia. Melalui Operasi Zebra ini, kami berharap dapat mengurangi angka kecelakaan serta memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas,” ujar Brigjen Pol. Stephen.

Wakapolda juga menginstruksikan kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi untuk tetap mengutamakan pendekatan yang humanis, ramah, dan profesional dalam setiap tindakan. “Kita ingin masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dengan kehadiran petugas di jalan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersahabat akan menjadi kunci keberhasilan operasi ini,” tambahnya.

Dengan dilaksanakannya Operasi Zebra Kie Raha 2024, diharapkan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Maluku Utara dapat meningkat, serta mampu meminimalkan potensi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, terutama menjelang momen-momen penting politik nasional. (yUn)

Artikel Wakapolda Malut Pimpin Apel Operasi Zebra Kie Raha 2024, Sampaikan Penegasan Ini pertama kali tampil pada Spirit Maluku Utara.