HALMAHERANews – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara atau Bank Maluku Malut resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah pada kamis (18/9/2025 bertempat di Salah satu Hotel di Kota Ternate.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini disaksikan Gubernur Provinsi Maluku utara yang Wakili Sekretaris Daerah Drs. Samsuddin Abdul Kadir,M.Si dan juga dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut, Sirtalya j Rando, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, Kepala Kantor KPPN Ternate, Royikan, serta sejumlah pejabat dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Melalui kerjasama ini, BNI bersama Bank Maluku Malut mendukung penuh implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah yang digagas Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai upaya mendorong digitalisasi transaksi keuangan negara.
Regional CEO Wilayah 11 Suluttenggomalut, Didi Suprijanto usai penandatanganan menyampaikan BNI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sinergi dengan Bank Maluku Malut ini kami yakini akan mempercepat implementasi Kartu Kredit Indonesia di daerah, khususnya dalam mendukung belanja pemerintah.
” Kerjasama ini merupakan dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan negara. Melalui KKI, transaksi belanja pemerintah dapat dilakukan lebih cepat, aman, dan transparan, sekaligus memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional.” ujar Didi Suprijanto.
Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrizal Imbar, mengatakan kerjasama ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih modern dan aman, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui sistem pembayaran non-tunai.
” Dengan adanya kolaborasi ini, BNI dan Bank Maluku Malut optimistis penerapan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah akan memberikan manfaat nyata bagi satuan kerja pemerintah di Maluku Utara, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital sektor keuangan,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara saat memberikan sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Drs. Samsuddin Abdul Kadir,M.Si menyampaikan bahwa Penyediaan jasa Kartu Kredit Pemerintahan melalaui Penandatanganan kerjasama oleh BNI dan Bank Maluku Malut merupakan sebuah langkah yang patut diparesiasi sekaligus menjadi langkah inovatif dalam proses pembayaran bagi satuan kerja pemeritah dalam melakukan belanja APBN maupun APDB.
Harapannya, segera disosialisasikan kepada seluruh pemohon sehingga memahami syarat dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai tambahan, manfaat dari adanya KKP antara lain peningkatan efisiensi dimana transaksi akan terjadi lebih cepat.
“Kemudian transparansi dan akuntabiltas karena transaksi tercatat secara elektronik dan mengurangi biaya administrasi
dan birokrasi yang biasanya terkait dengan pengadaan tradisional dan dengn KKP atau KKI akan mendorong perkembangan ekosistem keuangan digital di Provinsi Maluku Utara”. ujar Sekda Samsuddin. (NR)
