SOFIFI, HN – Di tengah geliat aktivitas pemerintahan dan roda ekonomi yang terus berputar, warga Sofifi menghadapi persoalan yang seharusnya tak terjadi di ibukota provinsi: kesulitan membuang sampah. Keluhan ini makin hari makin lantang terdengar, mencerminkan realita pahit di kota yang seolah ditinggalkan dalam urusan pengelolaan lingkungan.
“Setiap hari kita produksi sampah. Tapi mau buang ke mana? Tidak ada tempat. Kita sampai bingung sendiri,” ungkap Nur, Warga Durian, Senin (21/7).
Dengan tidak adanya armada pengangkut sampah maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif, warga harus mengandalkan cara-cara darurat: membakar, menumpuk di pinggir jalan, atau membuang di tanah kosong. Namun, semua pilihan itu hanya melahirkan masalah baru: polusi, bau tak sedap, dan risiko kesehatan.
“Kalau dibakar, asapnya masuk ke rumah tetangga. Kalau ditumpuk, baunya luar biasa. Tapi kami juga tidak bisa simpan terus di rumah. Ini sangat menyiksa,” keluhnya lagi.
Masalah ini terasa makin menyakitkan jika melihat fakta bahwa Sofifi adalah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar bagi Kota Tidore Kepulauan, terutama dari sektor jasa transportasi. Aktivitas kapal, ojek, speedboat, dan logistik yang hilir mudik antar pulau berpusat di Sofifi dan menyokong pergerakan ekonomi daerah.
“Coba lihat pelabuhan Sofifi. Tiap hari ramai. Semua aktivitas transportasi jalan dari sini. Tapi giliran urusan sampah, seperti tak dianggap. Di mana keadilan untuk warga?” kata Asis, warga Desa Galala.
Ia menambahkan, meskipun Sofifi menjadi pusat pelayanan transportasi laut dan darat, warga justru tidak merasakan imbas positif dari PAD yang dihasilkan. Pengelolaan sampah sebagai layanan dasar justru sangat minim, bahkan nyaris tak tersentuh.
“Pemerintah jangan cuma hitung pemasukan. Tolong lihat juga kenyataan di lapangan. Kami bukan warga kelas dua,” tegasnya.
Warga menilai, kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Tidore maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah membuat Sofifi berada dalam krisis pengelolaan lingkungan yang serius. Selain berdampak langsung pada kenyamanan dan kesehatan, hal ini juga memperburuk citra Sofifi sebagai ibukota.
“Ini bukan cuma soal bersih atau tidak. Ini soal penghargaan terhadap hak dasar warga: hidup di lingkungan yang sehat dan layak,” ujar Deni, mahasiswa yang berdomisili di Sofifi.
Kini, masyarakat menuntut respons cepat dan serius dari pihak berwenang. Mereka ingin kehadiran nyata, bukan hanya seremonial. Armada pengangkut sampah harus segera tersedia, TPA harus dibangun, dan sistem pengelolaan harus dikuatkan.
Sofifi sudah terlalu lama bersabar. Warga tak lagi ingin menjadi ibukota yang sekadar simbol—tanpa pelayanan yang sepadan. (rd)
