oleh

Surat Permohonan Pemblokiran Penyidik Kejati Maluku Cacat Hukum

-Maluku-8 views

Halmaheranews.com— Surat permohonan kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku, yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku. Yang bertujuan guna memblokir sejumlah asset berupa tanah milik terpidana Jusuf Romatoras, dikatagorikam sebagai sebuah tindakab maladministrasi.

“Surat yang dilayangkan penyidik Kejati Maluku kepada BPN Maluku, sama sekali tidak memenuhi unsur formil layaknua sebuah surat resmi. Dan secara otomatis surat tersebut cacat formal, ” demikian diungkapkaan ahli hukum tata negara Universitas Pattimura Ambon, Sherlok.H.Lekipiouw kepada wartawan Minggu (20/1/2019)

Dijelaskan Lekipiouw, surat permohonan pemblokiran asset milik Rumatoras yang dibuat oleh penyidik Kejati Maluku, dari sisi yuridis formal khususnya aspek hukum kelaziman sangatlah bertentangan.

Selain itu juga dari sisi legalistik materil yang berhubungan dengan perbuatan hukum dan akibat hukumnya, surat penyidik Kejati Maluku ini sangat bertentangan.

“Keabsahan suatu surat sangat penting karena berkaitan dengan asas kejelasan maksud dan tujuan serta asas legalitas penggunaan wewenang,” tegas Lekipeuw.

Suatu surat resmi lanjutnya, haruslah memenuhi beberapa unsur penting antara lain. Menggunakan kop surat, tanggal dikeluarkannya surat tersebut serta perihal surat itu sendiri.

Unsur lainnya yang harus dipenuhi dalam surat resmi tambah Lekipiouw, adalah unsur inti surat atau isi surat yang memuat tentang maksud serta tujuan surat itu sendiri. Serta pada bagian penutup surat harus memiliki cap dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan surat tersebut.

“Secara formal legalistik surat tersebut memiliki akibat hukum yang disebut maladministrasi, “urainya.

Maladministrasi tambahnya, merupakan konsep teknis dalam hukum administrasi yang berkaitan dengan perilaku aparatur pemerintahan yang berkosekuensi pada tanggung gugat pribadi.

Secara konseptual maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut.

Baca Juga :  Wilayah Maluku Berpotensi Diguyur Hujan Lebat 27-30 Januari, BMKG: Waspada Periode Puncak Musim Hujan 2019

“Tindakan yang dilakukan penyidik Kejati Maluku ini termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan/atau inmateriil, bagi masyarakat dan orang perseorangan”demikian Lekipiouw.

Komentar

News Feed