oleh

Ternyata!! Lahan Sport Hall Bukan Milik Pemkot dan Polda

-Halmahera-28 views

Halmaheranews.com—Lahan pembangunan Sport Hall ternyata belum menjadi milik Pemkot Ternate. Pasalnya, hingga kini  Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum bisa menerbitkan sertifikat sesuai permintaan Pemkot.

“Untuk lahan Sport Hall, penerbitan sertifikatnya sementara ini kita pending dulu,” ungkap Kepala BPN Ternate, Achmad Ady Shufi Dahlan, saat dikonfirmasi Malut Post, di ruang kerjanya, Senin (21/1).
Pasalnya, Polda Malut masih mengajukan keberatan dan meminta pending. Mereka mempertanyakan, lahan tersebut karena tidak masuk dalam sertifikat Polda. “Polda mempertanyakan penerbitan sertifikat yang tidak seluas yang pinjam-pakaikan,” katanya.

Sementara berdasarkan statusnya, tanah tersebut bukan milik siapa-siapa karena masih berstatus tanah negara yang sebelumnya dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara dari tanah eigendom, lalu dipinjam-pakaikan ke Polda untuk digunakan Brimob. Dikatakannya, lahan yang termasuk milik Polda adalah lahan yang telah dibangun pemukiman warga.

“Kalau yang dipermasalahkan lahan pembangunan Sport Hall masih tanah negara, belum ada sertifikat baik dari Pemkot maupun Polda, karena itu status lahanya masih milik negara,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya tidak bisa menerbitkan sertifikat karena masih menunggu hasil koordinasi antara Pemkot Ternate dengan Polda Malut. BPN sendiri siap memediasi, sebab hingga kini pengajuan keberatan dari pihak Polda Malut belum dicabut.

Selain lahan Sport Hall, Achmad juga menanggapi masalah lahan  rumah dinas Gubernur Malut di Kelurahan Kalumpang, yang sempat diperdebatkan antara Pemprov  Malut dengan Pemkot Ternate.
Menurutnya, pernyataan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba soal, sertifikat rumah Dinas Gubernur cacat hukum. Pasalnya, di lokasi rumah dinas tersebut, ada dua pemiliknya.
“Yang satunya milik Halbar yang sudah dihibahkan ke Pemkot Ternate, sedangkan satunya lagi sudah bersertifikat atas nama Roki Nopen,” jelasnya.

Baca Juga :  Waspada!! Virus HIV/AIDs mengintai masyarakat Halmahera Tengah. 

Lahan milik Halbar seluas 1.500 meter yaitu untuk rumah dinas, sebelumnya belum ada sertifikat dan statusnya masih tanah negara, namun BPN telah menerbitkan sertifikatnya berdasarkan keterangan hibah dari Pemda Halbar hanya saja statusnya masih milik Halbar karena hingga kini Pemkot belum mengajukan balik nama.

Sedangkan untuk lahan atas nama Roki Nopen adalah lahan di sisi timur rumah dinas yang saat ini digunakan oleh Direktorat Lalu Lintas (Dir Lantas) Polda Malut, ini belum diproses karena belum ada permohonan dari Pemkot
“Untuk lahan yang satunya, katanya sudah ada putusan pengadilan hingga tingkat Mahkama Agung (MA), hanya sampai sekarang kami belum terima putusannya,” aku Achmad seraya membantah tudingan gubernur bahwa sertifikat yang diterbitkan BPN cacat hukum.

Terpisah, Sekkot Ternate M Tauhid Soleman juga menanggapi masalah kedua lahan tersebut.  Dia mengaku Pemkot akan berkoordinasi dengan Polda Malut untuk mendapatkan solusinya. “Tim koordinasi sudah dibentuk tinggal cari waktu  yang tepat untuk berkoordinasi dengan pihak Polda,” aku Tauhid. Sedangkan untuk lahan di rumah dinas gubernur, Tauhid enggan berkomentar dan menyarankan untuk langsung ke BPN. ”Silahkan tanya ke pertanahan apakah sertifikat yang diterbitkan cacat hukum

Komentar

News Feed